EKSISNEWS.COM, Samosir – Program digitalisasi oleh pemerintah yang melibatkan perbankan terutama dalam mendukung sistem pembayaran dinilai bisa mendorong inflasi lebih terkendali.
Hal tersebut diakui mantan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara, Difi Ahmad Johansyah dalam acara Capacity Building Wartawan Ekonomi dan Bisnis Kota Medan “Wujudkan Wartawan Ekonomi dan Bisnis yang Profesional melalui Digitalisasi” yang di gelar oleh Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumut di Samosir Cottages & Resort, 14 – 16 Oktober 2022.
Hadir, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut, Doddy Zulverdi sekaligus membuka acara, Poltak Sitanggang deputi Perwakilan BI Sumut.
Dikatakan Difi, pengaruh yang sangat dirasa dari digitalisasi tersebut, pertama akan memperlancar sistem pembayaran dalam hal ini mempermudah peredaran barang dan jasa, sehingga dampak dari itu inflasi lebih terkendali.
“Kedua, kita tahu redenomimasi, kenapa kita butuh redenominasi, karena kita sudah terjebak dengan pecahan (rupiah) besar kelipatan, 100, 200, bisa 500 mungkin suatu saat 1000-an. Kenapa itu terjadi ? Karena pembayaran yang pas, yang dibulatkan,” ujarnya.
Disebutnya, keuntungan digitalisasi adalah dalam hal pembayaran yang sangat pas, sehingga kemungkinan pembulatan itu terjadi.
“Jadi, saya pertimbangkan inflasi itu lebih terkendali, karena dengan adanya pembayaran yang pas,” paparnya.
Berdasarkan itulah, dijelaskan Difi kembali, dengan sistem pembayaran digitalisasi, sebagai salah satu kontribusinya terhadap inflasi.
Lebih lanjut Difi Ahmad Johansyah menyinggung kendala di masyarakat dalam memahami sistem online dari digitalisasi.
“Ketika dari anggota keluarga saya menanyakan kenapa sekarang harus online, ternyata banyak sekali orang tua khususnya yang tak punya email saat tertarik pada ORI,” ujar Difi mengatakan.
Karena, ungkapnya, kenyataan ditemui saat membeli ORI (Obligasi Negara Ritel) kelompok masyarakat dikalangan sebagian orang tua, harus meminjam email untuk mendukung pembelian ORI secara online tersebut.
“Jadi, problem di kelompok orang tua menghadapi digitalisasi saat ini, mereka ga punya email bahkan juga ga punya NPWP. Ini menarik untuk dikupas, saya berharap teman-teman (media) menjembatani mereka untuk pahami ini,” sebutnya.
Artinya apa, penawaran ORI dipastikan menarik perhatian, hanya saja peraturan mengiring mereka (orangtua) harus menguasai syarat secara online.
“Mereka (orang tua) yang selama ini andalkan dana pensiun, dengan deposito 2 – 3, tertarik saat ditawarkan ada obligasi yang beda sekian %, tapi begitu pendaftaran dilakukan online, dia bingung,” katanya menceritakan problem digitalisasi di masyarakat.(ENC-2)
Komentar