EKSISNEWS.COM, Medan – Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan mencatat di tahun 2023 bahwa anggaran pelatihan di Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dinilai minim, karena hanya mampu melatih hingga 292 orang dalam setahunnya.
“Menurut kami anggaran (APBD Kota Medan) ini sangatlah sedikit, ditengah banyaknya para angkatan kerja baru yang sangat membutuhkan pelatihan dalam mendapatkan pekerjaan,” kata Dodi R Simangunsong saat membacakan pemandangan umum Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, Senin (15/7/2024) dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan.
Lebih lanjut dikatakannya, dan dari apa yang disampaikan Walikota Medan, Bobby Nasution terhadap Ranperda Perubahan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dapat disimpulkan bahwa dasar perubahan perda ini disebabkan adanya undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang kemudian diubah dalam undang – undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 2 tahun 2022.
Sehingga sudah seharusnya lah perda yang ada perlu melakukan penyesuaian serta harmonisasi dengan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan penyelenggaraan ketenagakerjaan atasnya.
Disisi yang lain permasalahan ketenagakerjaan di Kota Medan terbilang kompleks baik dari masa sebelum bekerja, selama bekerja dan sesudah masa kerja berakhir.
Ditambah lagi, ujarnya, dengan jumlah penduduk Kota Medan yang selalu meningkat setiap tahunnya sudah pasti menghasilkan angkatan kerja yang besar pula. Sehingga program pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan menjadi sangat penting bagi para pencari kerja.
“Sehubungan dengan hal itu kami ingin menanyakan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan berapa persen jumlah angkatan kerja yang dapat dijangkau untuk diberikan pelatihan dari total jumlah angkatan kerja yang ada setiap tahunnya terus bertambah,” tutupnya.(ENC-2).
Komentar