EKSISNEWS.COM, Medan – Fraksi Hanura, PSI dan PPP DPRD Kota Medan menyampaikan 9 poin yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Medan terkait alokasi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R – APBD) Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2023.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Hanura, PSI, PPP, Drs Hendra DS dalam Rapat Paripurna, yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim serta Pimpinan dan Anggota DPRD Medan, dimana hadir Walikota Medan, Bobby Nasution dan Wakil Walikota Medan, Aulia Rachman serta para OPD Kota Medan, Selasa (22/11/2022).
Dalam laporannya, Fraksi Hanura, PSI, PPP menyatakan menyetujui dan menerima catatan, Ranperda tentang R-APBD TA 2023, dengan Pendapatan Daerah Rp.7.271.065.208.056, Belanja Daerah Rp.7.868.865.208.056 dan Pembiayaan Penerimaan Rp.597.800.000.000.
Lebih lanjut, dalam paripurna, disampaikannya, ada sembilan poin yang harus menjadi perhatian Pemko Medan diantaranya, kualitas infrastruktur, penanganan banjir, pelayanan RSUD DR Pirngadi Medan, jaminan kesehatan, Penguatan UMKM dan ekonomi kerakyatan, kemiskinan, ancaman resesi ekonomi global, ketahanan pangan, dan kamtibmas.
Hendra DS mengemukakan tentang penanganan banjir Kota Medan, berdasarkan analisis dan kajian fraksi Hanura, PSI dan PPP ada beberapa yang menjadi faktor diantaranya luapan air sungai, drainase yang tak terkoneksi dengan baik dan banjir rob.
“Untuk itulah, kami meminta pemerintah daerah secara serius menangani tiga hal tersebut, termasuk mengelola sampah serta menjaga lingkungan. Inilah yang menurut kami harus dilakukan Pemko Medan untuk permasalahan banjir,” katanya.
Hendra juga menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat sudah menargetkan rasio kewirausahaan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah mencapai 3,9 persen dan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4 persen pada tahun 2024.
Lanjut Hendra bahwa Fraksi Hanura, PSI PPP, UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia, hal itu dapat dilihat berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM yang mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.
Atas dasar itu, kami Fraksi Hanura PSI PPP berpendapat bahwa dukungan dan kerjasama serta kolaborasi dalam membangun UMKM berbasis teknologi tepat guna perlu ditingkatkan.
Hendra pun merasa yakin bahwa kita semua memiliki semangat sama dalam membantu dan mengembangkan UMKM pada era digital saat ini untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan sehingga masyarakat semakin sejahtera. (ENC-2)
Komentar