Kebakaran Hutan di Silalahi, Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Pemilik HPH

MEDAN, Eksisnews.com –  Terkait peristiwa kebakaran yang dialami di sekitar 20 hektare hutan kawasan perbukitan Danau Toba di Dusun 1 Desa Silalahi 3 Kecamatan Silahisabungan Dairi kemarin, pemerintah diminta  mulai meninjau ulang sejumlah pemilik  atau perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan).

 “Jangan hanya mengeluarkan izin, namun juga hendaknya bisa meninjau lapangan, karena saat ini banyak hutan yang sudah gundul dan tidak dirawat kembali,” kata Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, Viktor Silaen kepada sejumlah wartawan menanggapi peristiwa kebakaran hutan tersebut. 

Artinya, jelas Viktor, pemerintah  diharap meninjau ulang sejumlah HPH yang sudah dikeluarkan sehingga jelas terdata.

Bahkan, tambahnya,  aparat kepolisian  harus mengusut sampai tuntas persoalan ini, sehingga pelaku penyebab kebakaran hutan tersebut bisa terungkap.

Viktor Silaen yang merupakan Anggota DPRD Sumut dari Dapil 9 itu mengatakan, seharusnya jangan ada lagi pembakaran hutan di seputaran wilayah Danau Toba. Apalagi saat ini pemerintah sedang galak-galaknya membenahi destinasi wisata Danau Toba, ujarnya.

Masyarakat seharusnya menjaga wilayah hutan itu dari kebakaran karena selain ingin menikmati danau yang indah, wisatawan juga ingin melihat alam yang indah dan rindang, sebutnya. “Apapun ceritanya harusnya dinas terkait dan masyarakat yang menjaga hutan di sana,” sebutnya. 

Begitu juga dengan petugas dari Dinas Kehutanan, baik Sumut maupun kabupaten/kota, seharusnya bisa memberi pencerahan kepada masyarakat tentang fungsi hutan dan cara mengolahnya. “Mungkin saja masyarakat tidak mengerti dan tidak tahu aturan bagaimana membuka lahan,” sebutnya. 

Petugas juga harus menyosialisasikan tentang bahayanya membakar hutan untuk pembukaan lahan. Kalau tanah hendak digarap seharusnya dibuka dengan benar, bukan dengan cara membakarnya. Karena selain menimbulkan bahaya yang besar, juga tanah menjadi tidak subur, ujarnya.

Dinas Kehutanan provinsi Sumut dan daerah juga diharapkan bisa membuat program yang linier agar sinkron. Sehingga program kehutanan bisa membantu masyarakat dalam berbagai hal, termasuk tata cara pembukaan lahan, penanaman dan lainnya. (ENC-2)