MEDAN, Eksisnews.com – Gelombang massa buruh, mahasiswa dan gabungan dari berbagai elemen, Rabu (2/10/2019) mendatangi gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol Medan.
Gelombang massa berunjuk rasa pertama oleh ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumut. Mereka menolak atas revisi Undang-undang Ketenagakerjaan, batalkan kenaikan iuran BPJS dan hapuskan PP 78/2015 tentang Pengupahan.
“Kami minta kepada DPRD Sumut memastikan kepada buruh bahwa tuntutan tentang pembatalan kenaikan iuran BPJS, revisi UU Ketenagakerjaan dan penghapusan PP 78 dipenuhi pemerintah,” ujar Ketua KSPSI Sumut, Sabam Manalu dalam orasinya.
Elemen ini tidak lama menyuarakan aspirasi. Hanya sekitar satu jam. Setelah mereka keluar, masuk elemen dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut. IMM menyampaikan sikap agar setiap aksi demonstrasi harus dilakukan secara tertib dan tidak anarkis. Dalam kesempatan tersebut, IMM menandatangani petisi sebagai penguatan atas penolakan unjuk rasa anarkis.
Bahkan, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto ikut menandatangani petisi tersebut. Setelah itu, seorang mahasiswa dan kader IMM memberikan bunga tanda damai kepada polisi wanita berkerudung putih. Usai aksi tersebut, seratusan massa IMM membubarkan diri dengan tertib.
Selanjutnya elemen ketiga hadir sekitar pukul 15.00 WIB. Yakni dari 10 elemen massa terdiri dari buruh, mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Gerakan Rakyat dan Buruh Bangkit (Gerbang) Sumut.
Sebanyak 15 tuntutan terkait perbaikan kondisi kehidupan buruh, mereka teriakkan. Terutama tentang penolakan terhadap revisi UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 serta kebaikan iuran BPJS. Ketua GSBI Sumut, Eben mengatakan setidaknya ada empat alasan pokok penolakan revisi UU Ketenagakerjaan. Pertama, merampas kesejahteraan rakyat. Kedua, mempermudah pihak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Ketiga, melonggarkan pengusaha memptaktikkan sistem kerja kontrak dan keempat, membatasi kebebasan berserikat serta berunding. “Revisi UU Ketenagakerjaan oleh Presiden Jokowi harus dilakukan akibat desahan Bank Dunia. Dia menjadi budak investor asing,” katanya.
Sekjen SBSI, Bambang Hermanto, menyatakan UU Ketenagakerjaan yang selama ini diberlakukan tidak berpihak kepada buruh. Sangat fleksibel bagi pengusaha. Kemudian akan direvisi lagi agar kian fleksibel. Oleh karena itu harus dilawan. “Lawan revisi UU Ketenagakerjaan, sebab cuti haid dan cuti melahirkan akan dihapus. Kebaikan upah dilakukan dua tahun sekali. Buruh akan semakin miskin,” ujarnya.
Tony Rickson Silalahi, Sekretaris FSPMI Sumut, menyatakan keheranannya terhadap sikap ketua DPR RI yang baru dilantik, Puan Maharani, yang menyatakan memasukkan revisi UU Ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas Prolegnas. Itu bukti DPR RI tidak berpihak kepada buruh. “Aneh, digaji dengan uang rakyat tetapi DPR RI tidak berpihak kepada rakyat,” katanya.
Oleh dua anggota DPRD Sumut, Hendro Siswanto (Fraksi PKS) dan Pdt. Berkat Kurniawan Laoli menyambut baik demonstrasi buruh yang berlangsung aman. Keduanya mendukung desakan pembatalan revisi UU Ketenagakerjaan. Sebagai bukti dukungan tersebut, masing-masing mereka membubuhkan tanda tangan terhadap surat penolakan yang akan disampaikan Gerbang Sumut kepada Presiden Jokowi.
“Penolakan terhadap revisi UU Ketenagakerjaan yang ikut ditandatangani anggota DPRD Sumut akan kita kirimkan ke Jokowi agar dia mendengar sikap buruh,” ujar Tony.
Suasana terlihat ‘dingin’ menyusul siraman hujan yang membahasi kawasan Jalan Imam Bonjol, sehingga banyak pengunjuk rasa yang mempercepat aksinya, dikarenakan kondisi sudah basah kuyup oleh hujan yang turun deras.
Begitupun sejumlah kendaraan taktis milik TNI dan polisi juga terlihat, guna mendukung pengamanan aksi. Sampai-sampai seluruh areal gedung dewan terasa sesak. Dari sisi depan, belakang, samping kiri dan kanan, aneka jenis kendaraan taktis diparkir.(ENC-2)
Comments are closed.