EKSISNEWS.COM, Sergai – Terbitnya kebijakan pemerintah pusat langsung melalui Presiden RI Joko Widodo kepada kepala daerah se-Indonesia pada acara pengarahan presiden secara virtual saat menyambut perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah atau lebaran terkait larangan mudik guna menindaklanjuti upaya meminimlaisir penyebaran virus corona (Covid-19). Diketahui cukup mengundang reaksi di masyarakat, karena momen lebaran yang selalu identik dengan bersilaturrahmi.
Dan, akibat larangan mudik dari pemerintah pusat ini ternyata diakui sangat berdampak bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terutama di Pasar Bengkel Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).
“Kita lihat sepi (Pasar Bengkel), karena kenderaan yang selama ini banyak melintas di jalur itu tak berani lewat disebabkan larangan mudik tadi,” kata Joshua Lamhot Hutajulu warga Kota Medan, Rabu (19/5/2021) menceritakan saat berkunjung di lokasi belanja makanan tradisional di Pasar Bengkel Perbaungan ketika diberlakukannya larangan mudik libur lebaran kemarin.
Meski secara kesehatan, ujarnya, kebijakan pemerintah melakukan pelarangan mudik dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran covid-19 yang selalu mengalami kenaikan disetiap musim liburan, sangat didukung, namun pentingnya perputaran ekonomi ditengah pandemi covid-19 juga perlu mendapat perhatian.
“Kita berharap pemerintah daerah melalui Bupati dan Wakil Bupati yang menjabat sekarang ini perhatikan kondisi UMKM di Pasar Bengkel agar tetap hidup,” ujarnya.
Bahkan, Josua menyentil Wakil Bupati Sergai Adlin Tambunan yang sebelumnya satu periode di DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Golkar, diyakini memahami dan pernah mendorong keberadaan UMKM dapat berkembang di Kota Medan.”Wakil Bupati Bapak Adlin Tambunan itu mantan anggota dewan di komisi B DPRD Medan, di komisi itu beliau selalu men sport persoalan kerakyatan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Josua menyinggung upaya pemerintah menempatkan sejumlah pelaku UMKM di Pasar Bengkel agar masuk ke area tol, lahan yang sebagiannya diperuntukkan bagi UMKM.”Cuma pelaku UMKM mengeluhkan sewa lahan disana (area tol) terlalu mahal sampai Rp40 juta per tahun,” papar salah satu pedagang dodol yang sempat ditemuinya.
Artinya, persoalan pemerintah mendorong peningkatan ekonomi kerakyatan di Sumatera Utara yang ditempatkan di area tol, masih belum mendukung terhadap kondisi ekonomi saat ini, lebih baik pembiayaannya diperhatikan,” ucapnya sambil memperlihatkan belanja oleh-oleh yang cukup banyak.(ENC-2)
Comments are closed.