EKSISNEWS.COM, Medan – Kegagalan kontingen Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua hingga terlempar dari posisi 10 besar, karena hanya berhasil mengumpulkan medali 10 emas, 22 perak dn 23 perunggu atau berada di peringkat ke-13, telah memunculkan sejumlah desakan kepada Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumut harus memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas pengunaan/penyaluran uang rakyat Sumut sebesar Rp 50 Miliar, berdasarkan NPHD Nomor 900 /140/DISPORA SU/2019 dan 229 KONI-SU/III/2019.
“Kita tidak persoalkan siapa Ketum KONI Sumut saat ini, karena kegagalan PON XX di Papua merupakan preseden buruk bagi dunia olahraga di Sumut.,”kata Ketua Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kota Medan, Ali Yusran Gea kepada wartawan, Jumat (22/10/2021) di Medan.
Apalagi, terang Yusran yang juga seorang pengacara ini, diketahui hasil temuan BPK RI Nomor 52.C/LHP/XVIII.MDN/06.2020 tentang pemanfaatan anggaran KONI Sumut atas pertanggung jawaban belanja hibah sebesar Rp 979.459.000 atas pengunaan uang rakyat harus direspon legislatif melalui pembentukan panitia khusus (Pansus) guna meminta pertanggungjawaban KONI Sumut dalam hal penyaluran uang negara.
Selanjutnya wakil rakyat harus meminta pihak KPK, Jaksa dan Polisi segera mengusut tuntas pengunaan uang negara demi tegaknya hukum yang berkedilan.
Dalam kesempatan itu, Ali Yusran Gea juga mendesak Gubernur Sumatera Utara dan DPRD Provinsi Sumut meminta LpJ seraya berakhirnya masa jabatan Ketum KONI Sumut tahun lalu..
Namun tegas Yusran, proses audit juga sangat penting karena terkait uang negara. Disamping pertangungjawabannya baik secara hukum dan politis.
Masih Yusran, mengatakan tentang fungsi KONI, membantu pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional terkait pengelolaan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga.
“Selaian itu sebagai koordinasi Cabang Olahraga (Cabor) sebagai induk olahraga kepada kabupaten/ kota,”katanya.
Adapun, KONI Sumut sebelumnya menarget tim Sumut akan masuk 5 besar sedangkan Gubsu meminta 3 besar. Namun kenyataannya kontingen Sumut hanya berada diperingkat 13 besar.
“Jadi seluruh masyarakat punya hak untuk bertanya terkait kinerja KONI Sumut, disamping harus bertanggjawab soal menejemen kepengurusan dan keuangan negara, bukan bertanggungjawab soal menang dan kalah,” tegas Yusran.
Sebelumnya Ketua Umum KONI Sumut John Ismadi Lubis mengaku bertanggung jawab dan meminta maaf, karena hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan. Jhon mengaku sudah menyampaikan hasil tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, dan akan melakukan laporan ke pemerintah, apakah program pembinaan dari KONI akan dievaluasi atau tidak.
“Hasilnya juga mengecewakan saya, saya juga meminta maaf karena tidak bisa membawa Sumut ke 10 besar, belum bisa menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Sumut. Saya tidak mau menyalahkan siapapun, tetapi kita juga sudah berusaha secara maksimal, baik atlit, official dan lain-lain,” kata Ketua Kontigen Sumut usai penutupan secara resmi PON XX/2021 Papua, Jumat (15/10/2021) malam, di Stadion Utama Lukas Enembe, Jayapura. (ENC-2/ril)
Comments are closed.