MEDAN, Eksisnews.com – Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, Bahrumsyah SH memastikan ada sebanyak 10 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan sudah memberikan dukungannya untuk pengajuan hak interpelasi kepada Walikota Medan, terkait tidak terealisasinya kartu kesehatan ke warga.
“Interpelasi sudah 10 orang,” kata Bahrum menjawab pertanyaan wartawan, Kami (4/7/2019).
Bagi, Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini, dengan jumlah 10 orang dewan yang menandatangani dukungan tersebut, sudah dapat memenuhi ketentuan. Meski diakuinya sebagian ada kesan ketakutan atas usulan yang akan dilakukan.
“Kita dengar berbagai macam pernyataan terkait pengajuan hak interpelasi ini, seperti ada ketakutan,” tandasnya.
Padahal, menurutnya, bila dijalani sesuai ketentuan, maka pimpinan dewan dapat memberi waktu sampai kepada pengajuan usulan di rapat paripurna, bukan sebaliknya mengabaikan.
“Dari usulan sejumlah anggota dewan tersebut, kemudian ditanggapi fraksi, selanjutnya pimpinan ambil kesimpulan,” paparnya.
Jadi, ditekankannya, harus dipahami ada urgensi penting yang didengar dalam rapat paripurna tersebut. Kalau kemudian disebutkan interpelasi bertujuan menjatuhkan seseorang (walikota medan) dipastikan salah.
“Didalam tata tertib dewan ditegaskan, kalau hak interpelasi disampaikan, malah walikota boleh tak datang, apabila berhalangan, bisa digantikan, jadi sudah diatur itu semua,”pungkasnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, B Sitepu menyatakan, hak interpelasi itu memang menjadi hak anggota dewan untuk meminta jawaban kepada Kepala Daerah. Syarat mengajukan interpelasi juga mudah yakni cukup disetujui mininal 2 fraksi dan 10 anggota DPRD.
“Tapu hak interpelasi itu kan bisa berjalan setelah dirumuskan dalam rapat paripurna apakah dapat dilanjuti atau tidak dengan berbagai pertimbangan termasuk banyak mudharat atau manfaatnya,” katanya.
Dia mengakui usulan interpelasi sudah pernah didengungkan tiga atau empat kali tapi sayangnya tidak pernah terealisasi. “Mungkin ada sesuatu hal yang membuat tidak jadi,” akunya dengan nada bercanda.
Untuk usulan interpelasi dari komisi II DPRD Medan tersebut, ia berharap harus dibahas dan kalau memang masih bisa dilakukan musyawarah mufakat, buat apa lagi dilakukan interpelasi. “Janganlah kita tunjukkan pada masyarakat kalau kita tidak sinkron dengan pemerintah. Kasihan masyarakat yang sudah capek dengan Pileg dan Pilpres kemarin, ditambagi lagi suasana yang berkesan tidak ada hubungan baik antara legislatif dan eksekutif,” imbuhnya.(ENC-2)
Comments are closed.