MEDAN, Eksisnews.com – Tanggapan bermunculan pasca Edy Rahmayadi menyatakan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua Umum PSSI. Dan, ternyata sikap yang dilakukannya justru didukung penuh.
“Saya dengar khabar Edy Rahmayadi mundur dari PSSI. Sikap itu bagus, tetapi sebaiknya setelah selesai kasus suap yang menerpa organisasi sepakbola nasional yang dipimpinnya itu. Walau pun semua orang tahu ia tak terlibat, tetapi ada tanggungjawab moral di situ. Memang orang akan berkata “bukankah itu domain penegak hukum?” Saya faham itu. Tapi kita ingin ia clearkan masalah ini secara internal di luar ranah hukum. Memang, tagihan pengabdian di PSSI dan Sumatera Utara sama-sama berat. Karena itu secara jiwa besar Edy Rahmayadi yang memilih mundur dari jabatan Ketum PSSI sangat perlu diapresiasi oleh rakyat Sumatera Utara dan masyarakat persepakbolaan nasional,” kata pengamat politik Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar, Minggu (20/1/2019) di Medan.
Karena, menurutnya, ada beberapa agenda penting Edy Rahmayadi yang wajib diprioritaskannya di Sumut.Pertama, proses adaptasi. Pasangan ini tak pernah berpengalaman dalam birokrasi pemerintahan sipil, dan dalam waktu singkat harus mulai memimpin. Rakyat berharap tak ada alasan untuk tak berprestasi.
Kedua, pembenahan tim kerja dengan titik tolak merit system. Ketiga, konsultasi penjabaran visi dan misi pemerintahan dan program kerja 5 tahun yang dijabarkan berdasarkan dokukmen-dokumen perencanaan daerah maupun nasional yang sudah ada.
Keempat, mengaudit seluruh aset pemerintah Provinsi Sumut tak hanya untuk memastikan data valid, tetapi lebih untuk menghitungnya sebagai modal (material) pembangunan. Kelima, inventarisasi seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan potensi kebocorannya. Juga kadar efisiensi dan profesionalitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan potensi lawfull corruption pada semua jajaran.
Keenam, konsultasi perumusan peta korupsi lokal yang mengutamaan faktor perencanaan yang baik dan pengawasan halayak berintikan keterbukaan informasi, baik dalam pengadaan barang, pembelanjaan dan proses perizinan. Ketujuh, konflik pertanahan yang sudah lama mengucurkan darah dan mainan empuk bagi mafia.
Kedelapan, perkuatan kapasitas pemerintahan dan penumbuhan partisipasi halayak tak sebatas musim elektoral belaka. Adopsi kecanggihan teknologi mutakhir yang tak berhenti sebatas “latah” belaka seperti e-government, e-procurement, dan lain-lain yang selama ini tak pernah mampu mereduksi masalah. Khusus tentang kesenjangan antar daerah, kesembilan, saya mengusulkan agar segera dilakukan identifikasi sungguh-sungguh atas keunggulan daerah yang ibarat sebuah meja besar, Sumut dikonstruksikan memiliki 33 kaki (Kota dan Kabupaten). Meja besar berkaki 33 itu kokoh dengan support spesifik dan saling menopang sesama. Asumsi saya ialah bahwa perkembangan Sumut yang hingga kini mekar menjadi 33 Kabupaten dan Kota bukan sesuatu yang berlangsung tanpa identifikasi faktor-faktor khas, meski faktor pengaruh elit politik tidak juga ringan.
Selain itu diketahui, setiap masa ada tuntutannya. Namun pahlawan tak boleh berhenti hadir dalam setiap mekanisme perkembangan organik sebuah masyarakat yang masih hidup. Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah menempatkan martabat sebagai core value dari visi mereka.
“Saya ingin Edy Rahmayadi tidak sekadar tercatat dalam sejarah sebagai seorang yang pernah menjadi gubernur dan yang untuk itu ia berkorban meninggalkan karir militernya yang berada pada puncak kegemilangan. Berbilang Gubernur Sumut berasal dari dinas militer, namun yang berbintang tiga (Letnan Jenderal) dan memilih berhenti dengan sukarela, hanya Edy Rahmayadi,” paparnya kembali.
Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah memilih martabat sebagai kata kunci untuk visi pemerintahan yang akan mereka berdua jalankan. Tuntutan pemulihan martabat sebagai bagian integral kewarganegaraan dalam sistem demokrasi lazim termanifestasi dalam bentuk populisme dan politik identitas tertentu. Itu yang oleh Edy Rahmayadi katakan dengan ungkapan “Siapa kau, mau apa kau, (kalau kau berniat jahat) mainlah (berkelahi) kita” sebagaimana Fukuyama (1989; 1992) juga memaksudkan hal yang mirip.
Bagaimanakah Edy Rahmayadi dan pemerintahannya menghadapi semua ini jika solusi paling utama terletak pada perjuangan mengganti paradigma neoliberal yang dianut hampir semua rezim pemerintahan di dunia dalam merumuskan kebijakannya? Bagaimana mendorong perubahan untuk pengembalian kedudukan negara sebagai pengatur pasar dan pemodal, bukan seperti sekarang, negara ditundukkan kepada pasar dan pemodal? Ironisnya banyak pengemuka dunia miskin memilih menjadi komprador (Engin, 1974) dan sekrup kecil kapitalisme yang memupuk ketergantungan sembari mencampakkan martabat diri dan bangsa sendiri.
Kisah yang menarik Gubernur Syamsul Arifin Silaban Sahabat Semua Suku Datuk Lilawangsa dan Gatot Pujo Nugroho dan semua prahara politik yang terjadi menyebabkan tak mudah menepis determinan konstelasi politik di dalam lapangan demokrasi liberal saat ini. Problem sistemik dalam hukum, politik dan birokrasi telah saling memberi andil untuk semua keadaan buruk yang kita warisi.
“Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah akan segera menyadari bahwa waktu 5 tahun itu amat singkat. Saya telah menelaah banyak laporan pertanggungjawaban politik pemerintahan untuk semua level dan yang saya temukan hanyalah narasi yang menyembunyikan kebenaran. Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah dapat keluar dari tradisi itu, dan mereka berdua membutuhkan kabinet juang berfilosofi dan berkemampuan kerja rhizomatic. Halayak berharap legacy,”pungkasnya.(ENC-2)
Comments are closed.