oleh

DPRD Medan Soalkan Center Poin Ternyata Baru 2X Bayar PBB

-MEDAN-11 views

MEDAN, Eksisnews.com – Komisi III DPRD Kota Medan mempersoalkan itikad baik pengelola gedung Center Poin yang ternyata sampai saat ini baru 2 (dua) kali membayar kewajiban atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

“Menjadi pertanyaan bagi kita disini kenapa hanya di tahun 2013 dan 2017 saja, pihak Center Poin membayarkan, jadi pada tahun 2011, 2012, 2014, 2015 dan 2016 membiarkan itu,” kata Abdul Rahman Nasution anggota Komisi III DPRD Medan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama pengelola center poin dan  Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Medan, Selasa (14/1/2020) dipimpin Ketua Komisi III M Afri Riski Lubis.

Menjawab hal tersebut, Tika Rahayu selaku Staf Legal PT Arga Citra Karisma (ACK) pengelola Center Poin memaparkan alasan pihaknya sehingga sampai saat ini baru dua kali membayar PBB.

“Bahwa pada 2013 itu kita dapat putusan pengadilan Mahkamah Agung (MA) yang inkrah  dan telah dieksekusi penyerahan dari negara ke kita disitu, maka kita lakukan pembayaran PBB, tapi nyatanya sepanjang itu IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) belum keluar, akhirnya 2017 kita koordinasi dengan Dispenda (BP2RD) Medan, bahwa kita satu-satunya yang berhak atas kepemilikan tanah itu, dan sekali lagi IMB belum juga keluar,” papar Tika terkait pembayaran PBB itu.

Diakuinya, akibat kondisi yang dialami pihaknya, sejumlah tenan (pemilik toko) tidak menyelesaikan hak mereka bahkan memilih keluar dikarenakan tidak adanya kepastian yang dimiliki center poin atas hal tersebut.

Sementara, anggota Komisi III Irwansyah meyakini pihak Dispenda atau BP2RD dan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Kota Medan tidak akan berani menerbitkan IMB kepada center poin karena masih dalam sengketa.

“Mereka juga tahu, kalau IMB diterbitkan akan jadi masalah buat mereka,” tukasnya.

Apalagi, tambahan ada permasalahan bahwa pihak PT ACK (pengelola) minta dilakukan pengukuran ulang terhadap luas tanah berdirinya gedung itu.”Padahal, lalu itu sudah disepakati, sehingga ditetapkan Rp58 miliar pembayaran dikenakan untuk PBB-nya,” sebutnya.

Lebih lanjut, Ketua Komisi III akhirnya memutuskan rapat kembali diagendakan minggu depan, dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait pengurusan pajak kepada PT ACK.(ENC-2)

Komentar

Baca Juga