MEDAN, Eksisnews.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Mulia Asri Rambe menilai pengajuan pokok-pokok pikiran (pokkir) yang disampaikan melalui E Pokkir kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan, bukanlah buah pikiran dari anggota DPRD, melainkan terhimpun melalui hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses.
“Jadi, pokkir itu bukan buah pikir dewan, setelah lihat-lihat lalu dilaporkan di E Pokkir. Justru itu kita tampung hasil reses maupun kunjungan ke masyarakat,” jelas Mulia selaku politisi golkar ini.
Artinya, sebutnya, riskan bahwa dewan harus turun melihat infrastruktur jalan yang rusak.”Tak cocok pula itu,” ujarnya.
Satu hal, menurut pria yang kerap disapa Bayek ini, Pemko Medan harus memperkuat E Pokkir dengan membentuk aplikasi yang dapat di update secara umum oleh masyarakat.
“Dengan sistem yang ada, ini sangat untungkan kita dari dewan, akan bisa melihat langsung mana-mana keluhan masyarakat yang belum diakomodir, terkhusus masyarakat juga bisa tau kalau laporannya benar-benar tertampung,” serunya.
Hal ini, ditegaskannya, menghindari dugaan masyarakat terhadap beberapa lokasi di Kota Medan yang selaku mendapat prioritas.”Dengan sistem, itu nggak ujuk-ujuk jalan sana dibangun, sementara yang rusak masih dibiarkan, tambahnya.
Inilah, ungkapnya, tugas anggota DPRD Kota Medan melalui pokkir ini dapat mendorong terhadap laporan masyarakat yang harus diprioritas.(ENC-2)
Comments are closed.