MEDAN, Eksisnews.com – Pemerhati Pemilu, Faisal Andi Mahrawa meminta kepada lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara maupun Kota Medan untuk tidak perlu menghabiskan energinya, khususnya untuk menyelesaikan persoalan serangan hoax yang terjadi beberapa waktu lalu.
Berikan ruang kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan itu, karena KPU secara sigap telah melaporkan itu, sehingga tidak berdampak dan berkembang keman-mana.
“KPU jangan habiskan energi untuk serangan hoax, berikan ruang kepolisian selesaikan itu. Jujur saya salut mereka lakukan aduan (lapor), tapi tetap lah jalani proses tahapan, itu yang paling penting,” ujar Faisal dihadapan seluruh peserta ‘sosialisasi pengawasan partisipatif dan akreditasi pemantau pemilu’ yang digelar Bawaslu Sumut di Hotel LJ Medan, Jumat (8/3/2019).
Faisal menambahkan yang perlu mendapat porsi besar di KPU saat ini adaah bagaimana melakukan pengawasal salah satunya berkenaan dengan apatisme masyarakat,”Kalau sudah masyarakat katakana atau serukan golput, meski saya tak senangai itu, tapi itulah yang muncul, dan itu adalah hak masyarakat apakah memilih dan tak memilih,” ucapnya.
Artinya, desaknya, bagaimana KPU bersama Bawaslu berperan dalam mengugah kesadaran melalui sosialisasi yang bukan hanya sekedar memberi informasi. Percayalah ketika partisipasi rendah, berdampak pada kepemimpinan yang lemah.
“Dan, dengan tingkat partisipasi rendah ini juga kita melihat menjadi legitimasi kepada KPU tentunya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dalam kesempatan itu Faisal membeberkan sejumlah indikator kerawanan yang mesti mendapat pengawasan dari Bawaslu, seperti terdapatnya pemilih yang memenuhi syarat, namun tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).
Selain itu, diungkapnya kembali, kemungkinan terdapatnya actor politik uang di wilayah TPS, modus operandi diluar TPS. Dan, terdapat juga praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye.
Terpenting, serunya, ada C6 tidak didistribusikan pada pemilih, ketersediaan losgistik kampanye. Terdapat praktik mempengaruhi pemilih untuk memilih atau untuk tidak memilih calon tertentu berdasarkan agama, suku, ras dan golongan disekitar TPS.
Sementara, anggota Bawaslu Sumut, Suhardi Situmorang menegaskan akan berupaya mengoptimalkan kinerja dijajaran pengawas.”Kami berupaya mendorong kekakuan ini, melalui pelaksnaan Bimtek (Bimbingan Teknis) agar baik menjalani setiap proses tahapan itu,” tambahnya.
Suhardi mencontohkan langkah positif dilakukan jajaran pengawas seperti pada pemilihan gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018 kemarin, di Nias Barat, pengawas menemukan oknum pemilih bisa melakukan pencoblosan lebih dari sekali.
“Temuan itu, ditindaklanjuti sampai pada proses pidana yang bersangkutan,” pungkasnya.(ENC-2)
Komentar