MEDAN, Eksisnews.com – Forum Indonesia Untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara mendorong perlu adanya alokasi, khususnya bagi perawatan website di sejumlah instansi pemerintah termasuk lembaga terkait seperti dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Jadi, mungkin terkait anggaran perlu diusulkan ke nasional adanya alokasi untuk perawatan website masing-masing provinsi, ini karena kami sendiri tidak pernah datang meminta informasi, kita justru lebih sering melihat kegiatan apapun melalui website, termasuk pemberitaan yang kita kaji tentunya ini terkait anggaran saja,” kata Direktur Eksekutif FITRA Sumut, Rurita Ningrum, Jumat (30/11/2018).
Kenapa demikian, ujar Rurita, hal ini ditengarai sulitnya pihaknya didalam mengakses tau mendapatkan informasi pengelolaan anggaran instansi atau lembaga yang tercatat merupakan pengelola dana public.”Karena selama ini kami harus mengintip dulu dari pusat, pusat kemudian me link kan kembali ke daerah dan hampir tak terlihat misalnya kegiatan hariannya, justru hanya dalam bentuk berita, yang mungkin sudah bisa melampirkan anggarannya,” sebutnya.
Ini dicontohkannya, pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan badan pengawas seperti Bawaslu, dengan alokasi anggaran didapat bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari mata anggaran sosialisasi.
“Sosialisasi seperti apa itu, mungkin itu salah satu yang tertuang, disini bisa diminimalisasi, sehingga laporan kegiatan dan keuangan tidak menimbulkan masalah,” cetusnya.
Lebih lanjut, Rurita juga menyinggung perlunya dibentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), karena terkait itu FITRA Sumut telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pempov Sumut) dan juga Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Menurutnya ini penting dilakukan lembaga terkait apakah Bawaslu maupun KPU, dalam meminimalisir keterbatasan data dan informasi yang dimiliki komisioner.”Karena tak mungkin juga komisioner setiap hari ditanyai prihal jumlah DPT (daftar pemilih tetap), apa perkembangan jawaban sengketa dan lain-lainnya,” tegasnya.
Dalam kesempatan kegiatan Sosialisasi Pemantau Pemilu 2019, Henri Sitinjak selaku Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Sumut, menegaskan sebagai lembaga pengawas sangat dituntut keterbukaan baik dari sisi anggaran maupun informasi.
“Tentu bagi kami sebagai lembaga pengawas, tetap harus terbuka, bukan cuma anggaran, untuk data infomasi kita lakukan,” pungkas mantan Ketua Panwas Kota Medan ini.(E2)
Komentar