MEDAN, Eksisnews.com – Direktur Eksekutif FITRA Sumut, Rurita Ningrum mengaku kaget mengetahui pemberitaan, Rabu (16/10/2019) pagi, tentang Walikota Medan yang ikut terjaring OTT KPK, bukan tanpa alasan, Pasalnya FITRA Sumut secara aktif melihat keterbukaan informasi di Pemko Medan Ini berjalan sangat baik.
“Misalnya saja informasi tentang APBD terpampang dan mudah di akses melalui website https://pemkomedan.go.id, begitu pula saat kita bersama-sama dengan Dinas Kominfo Kota Medan terlibat aktif mengimplementasikan Aplikasi Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) secara cepat Pemko Medan mengaplikasikannya dan menghubungkan pengaduan yang masuk ke aplikasi Medan Rumah Kita (MRK) yang berbasis android secara terpadu,” kata Rurita kepada wartawan.
Kemudian Ruri menjelaskan bahwa secara sistem informasi dokumen penganggaran Pemko Medan telah terbuka untuk umum, begitu pula adanya mekanisme pengaduan baik secara online dan offline, termasuk saat tim FITRA SUMUT, ELSAKA dan HWDI meminta Komitmen Pemko Medan terkait pelayanan Kesehatan yang partisipatif dan ramah disabilitas.
Pemko Medan diwakili Sekda dan Kadis Kesehatan bersedia menandatangani komitmen bersama tersebut, sehingga “kami bisa sebutkan komitmen Pemko Medan cukup baik dalam keterbukaan informasi dan menerima masukan dari masyarakat,” paparnya.
Hal yang tentu saja membuat kaget lagi saat terjaring OTT KPK berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui media bahwa penangkapan tersebut disertai dengan uang tunai sebanyak Rp200juta kemungkinan berasal dari setoran dinas, bisa saja bahwa setoran serupa telah terjadi berulangkali,
Tidak Adanya Integritas Kepala Daerah
Menurut aktivis anti korupsi ini hal tersebut bisa terjadi karena integritas Kepala Daerah yang tidak ada, sangat disayangkan system pemerintahan yang telah terbangun dengan baik, bertahun-tahun disupervisi oleh KPK tapi modus lama penyalahgunaan wewenang dan korupsi tetap tidak berubah, setoran dinas, jual beli jabatan, izin proyek ada modus-modus lama korupsi, “Sekarang mari kita lihat bersama bagaimana pengembangan KPK atas kasus OTT di Kota Medan, siapa saja yang terlibat dan apa saja modus-modus yang digunakan,” sebutnya.
Rasanya menjadi sulit mendapati ‘Daulat Rakyat Atas Anggaran’ kalau mental Pejabatnya korup, kemudian Ruri Menegaskan kepada masyarakatan peringatan kepada semua masyarakat Medan agar kedepannya lebih berhati-hati memilih kepala daerah.
“Jangan lagi tergiur uang, penampilan dan tutur kata yang manis-manis, harus dilihat track recordnya, dan pastikan integritasnya, jangan sampai ada lagi kepala daerah yang terjaring oleh KPK karena Korupsi,” pungkasnya.(ENC-2)
Komentar