EKSISNEWS.COM, Medan – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan mempersoalkan strategi Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam menyiasati dampak pandemic Covid-19 di rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Medan tahun 2021-2026, serta perubahan gagasan pembangunan 5 tahun ke depan terhadap penempatan kawasan Medan Utara sebagai halaman muka pembangunan daerah ini.
“Fraksi PKS beri apresiasi yang tinggi kepada Walikota dan jajarannya yang telah menyiapkan RPJMD dengan matang yang memuat visi, misi dan janji kerja yang disampaikan selama kampanye pemilihan Walikota dan wakil Walikota lalu, khususnya janji untuk mewujudkan masyarakat Kota Medan yang berkah, maju , dan kondusif. Antara lain pertumbuhan ekonomi daerah yang melambat akibat dampak pandemi covid-19, tingginya angka kemiskinan, dan terbatasnya lapangan pekerjaan, infrastruktur pelayanan dasar yang belum optimal, jalan, drainase, dan persampahan yang belum ditangani dan dikelola dengan baik, serta kinerja akuntabilitas pemerintah daerah dan pelayanan publik yang belum memuaskan, ” kata juru bicara FPKS DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan di pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan, Senin (26/7/2021).
Disampaikannya, setiap Walikota tentu memiliki visi dan misi yang harus dijabarkan dalam RPJMD periode lima tahunan. Serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (R-APBD) setiap tahunnya.
“Baik ide baru, gagasan segar, maupun kreativitas tentu saja terbuka, bahkan harus dalam mengantisipasi perkembangan kota yang sangat dinamis, dan itu dapat dilakukan tanpa harus menabrak aturan hukum, ” katanya.
Melihat sejumlah permasalahan tersebut, Syaiful mengatakan Fraksi PKS menanyakan beberapa persoalan dalam RPJMD diantaranya terkait dampak pandemi, rencana pembangunan Medan Utara, persoalan angka kemiskinan, serta persoalan lainnya.
“Sama kita ketahui, pandemi covid-19 telah menyebabkan kontraksi pada perekonomian dunia. Hal ini berimbas pada perubahan target pembangunan pemerintah pusat dalam memenuhi target pembangunan nasional hingga ke tingkat daerah. Pertanyaannya, bagaimana strategi pemko medan dalam dokumen RPJMD menyikapi perubahan target pembangunan tersebut dan dampak ekonomi ini ?, ” tanya Syaiful.
FPKS juga mempertanyaman persoalan utama dalam pembangunan Kota Medan adalah angka kemiskinan, gini rasio, dan pemerataan infrastruktur wilayah yang tidak merata.
” Tentu hal ini menjadi konsentrasi penting dalam dokumen RPJMD dengan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota 5 tahun ke depan. Pertanyaannya : bagaimana strategi Pemko Medan dalam dokumen RPJMD yang mengutamakan penyelesaian persoalan tersebut ?, ” tanyanya.
FPKS juga menyinggung Gagasan Pembangunan Medan Utara yang akan dijadikan sebagai halaman depan.
“Gagasan pembangunan 5 tahun ke depan menempatkan kawasan Medan Utara sebagai halaman muka pembangunan daerah. Tentu saja perubahan kultur masyarakat dari agraris ke industrial mempunyai dampak resiko tinggi. Pertanyaannya : bagaimana strategi pemko medan dalam dokumen RPJMD untuk mengawal perubahan kultur masyarakat tersebut agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi atau efek sosial yang lebih besar ?, ” tanyanya.
Politisi Muda PKS ini juga mempertanyakan capaian pembangunan daerah, khususnya di sektor infrastruktur pembangunan wilayah masih banyak ketimpangan.
Dalam mensukseskan RPJMD ini, Fraksi PKS mendorong Pemko menciptakan aplikasi monitoring yang bisa mengawasi kerja-kerja OPD.
“Dalam perjalanannya, pembangunan Kota seringkali keluar dari perencanaan dan target-target yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJMD, kami memandang perlunya Pemko Medan membuat sebuah aplikasi digital untuk mempermudah monitoring kinerja dan capaian dari setiap OPD. Pertanyaannya : apakah pemko medan sudah merencanakannya? atau apa strategi lain dalam menghadapi persoalan ini?, ” pungkasnya.(ENC-2)
Komentar