EKSISNEWS.COM, Medan – Fraksi Partai Nasdem membeberkan sejumlah persoalan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Satu diantaranya Fraksi Nasdem menyinggung permasalahan penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan.
“Terkait dengan Dinas Sosial, kami melihat ada permasalahan terkait dana bantuan sosial yang selama ini disalurkan untuk acara-acara ataupun kelompok yang mengadakan acara sosial,” kata Afif Abdillah membacakan pemandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Walikota Medan atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2021, Senin (6/6/2022) dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan.
Menurut Fraksi Nasdem, ujar Afif menyampaikan, sampai saat ini belum ada mekanisme yang baku dan pasti mengenai bantuan sosial tersebut.
Karena, sebutnya, ada beberapa yang mendapat bantuan lebih besar dari yang lainnya, sedangkan beberapa lainnya mendapat bantuan yang lebih sedikit.
“Menurut hemat kami, masih ada kesan tebang pilih dalam penyaluran bantuan sosial ini. Kami meminta adanya mekanisme yang jelas mengenai hal ini dan juga pengawasan yang lebih baik dari Pemko Medan menyangkut bantuan ini,” paparnya.
Sementara, untuk Dinas Kesehatan Fraksi Nasdem mendorong percepatan pelaksanaan Universal Health Coverage), guna memastikan seluruh warga Kota Medan terjamin kesehatannya melalui BPJS PBI dan memastikan warga yang tertinggal bisa terlayani fasilitas kesehatan melalui BPJS kesehatan.
Diketahui sebelumnya Fraksi Nasdem menyampaikan berdasarkan aspirasi yang masuk ke mereka bahwa ada banyak warga Kota Medan yang tunggakan dan denda BPJS mencapai 18 juta rupiah, disebabkan perekonomian mereka yang sulit pada masa pandemi Covid-19. Bagaimana mereka dapat membayar BPJS sampai jutaan.
“Menurut hemat kami menagih tunggakan ini adalah hal mustahil untuk dilakukan, dikarenakan kondisi ekonomi warga hari ini. Kami meminta adanya kebijakan dari pemerintah pusat dengan pemutihan tunggakan BPJS kesehatan atau keringat bayaran yang menunggak seperti cukup bayar 3 bulan atau 6 bulan, maka tunggakan dianggap lunas,” harapnya.
Lebih lanjut, untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Fraksi Nasdem menyampaikan banyak sekali keluhan warga mengenai jalan yang masih rusak, banjir dan selokan atau parit yang tidak mengalir.
“Kami harapkan ini bisa diperbaiki dianggaran kedepan sehingga tidak terulang lagi,” tutupnya di rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim SE beserta para wakil ketua. Termasuk juga dihadiri Walikota Medan, Bobby Nasution dan Wakil Walikota Medan, Aulia Rahman.(ENC-2).
Comments are closed.