oleh

Gubsu Edy Rahmayadi Didesak Sikapi Persoalan Tanah Eks HGU di Desa Beringin Kualanamu

EKSISNEWS.COM, Medan– Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi didesak agar tegas menyikapi persoalan tanah eks HGU di Sumatera Utara. Karena telah banyak terjadi konfik sosial di atas lahan eks HGU tersebut.

Seperti yang terjadi di lahan eks HGU Desa Kualanamu Kecamatan Beringin Deli Serdang, yang telah terjadi konflik sosial berkepanjangan antara masyarakat eks karyawan emplasmen Desa Kualanamu Kecamatan Beringin dengan oknum yang disebut-sebut mafia tanah.

Menurut Joni Siahaan, Penasehat Kelompok Tani Sejahtera Makmur Bersatu yang anggota kelompok tani tersebut terdiri dari para eks karyawan PTPN II Kualanamu, mengatakan beberapa waktu lalu ada sekelompok oknum yang mengatasnamakan utusan Gubernur Sumatera Utara mencoba melakukan pengukuran lahan pada tanggal 3 September 2020 melakukan klarifikasi dan identifikasi kepada masyarakat eks karyawan PTPN 2 yang telah mendapatkan pembebasan tanah eks hgu PTPN 2.

Joni Siahaan

 

Joni menegaskan, warga yang telah mendapatkan hak pembebasan tanah berdasarkan permohonan pelepasan tanah dan rumah serta perladangan, mereka mohonkan dari sejak tahun 1990-an dan dikabulkan pada tahun 2002 oleh BPS Sumatera Utara kemudian ditegaskan dengan terbitnya surat Gubernur daftar nominatif tahun 2017 dengan nomor 181.1/1329 4/2020 berdasarkan daftar nominatif Gubernur Sumatera Utara.

“Oknum yang mengatasnamakan utusan dari Gubernur Sumatera Utara tersebut, melakukan pengukuran lahan warga, dimana di dalam pengukuran tersebut terjadi kejanggalan, karena tidak sesuai ukuran tanah yang sebenarnya. Ukurannya diukur 12 x 70 m tapi dalam hasil pengukurannya mereka membuat hasilnya 100 m,” ujar Joni kepada wartawan Rabu (27/01/2021) malam di Medan.*

Menurut Joni, masyarakat juga disuruh menandatangani surat pernyataan dan surat berita acara yang telah mereka siapkan yang dibumbui materai. “Di dalam surat pernyataan itu isinya sangat merugikan masyarakat, karena salah satu isinya itu bilamana ada orang yang menggugat atas tanah tersebut dan dinyatakan sah oleh pengadilan, maka masyarakat eks karyawan tadi meninggalkan tempat tinggalnya tanpa ada ganti rugi apapun,” jelasnya.

Berangkat dari kejanggalan-kejanggalan surat pernyataan dan berita acara itu maka masyarakat merasa curiga atas kinerja petugas yang mengaku petugas dari kantor gubernur sumut tersebut. Masyarakat mempertanyakan surat tugas mereka.

“Waktu mereka ditanya surat tugas, satu orang pun tidak ada yang bisa menunjukkan surat tugasnya, kemudian dipaksa mereka untuk menunjukkan KTP-nya satu orang pun juga tidak ada yang mau memberikan KTP-nya dengan alasan dompet tertinggal.

Kemudian salah seorang pimpinan mereka menyatakan bahwasanya dia adalah pejabat Kejagung serta KPK. Karena pernyataannya itu masyarakat makin mengejar orang yang mengaku pejabat kejagung itu dan KPK untuk menunjukkan surat tugasnya, tetapi dia tidak mampu untuk menunjukkan surat tugasnya, kemudian diminta KTP-nya, dia pun tidak mau menunjukkan KTP nya, dengan sedikit pemaksaan barulah
seorang pimpinan dari kelompok orang itu mau menunjukkan KTP nya telah ditunjukkan KTP-nya diketahui namanya berinisial PR,” ujar Joni.

Kemudian agar tidak terjadi keos di lapangan masyarakat mengusulkan supaya saudara PR ini dibawa ke Polresta Deli Serdang. Sewaktu akan diajak dibawa ke Polresta Deli Serdang PR tidak mau dibawa untuk ke dibawa ke Polresta Deli Serdang sambil meronta-ronta untuk tidak dibawa ke Polresta Deli Serdang.

Dengan bujuk rayu masyarakat maka dia pun mau untuk dibawa ke Polres Deli Serdang. Sewaktu dibawa ke Polres Deli Serdang PR menelpon seseorang dan menyebutkan kalau dirinya mau dibawa ke Polres Deli Serdang dan kemudian warga membawa PR di Kejari Lubuk Pakam. PR kemudian malaporkan hal tersebut ke Polres Deli Serdang dan dua warga ditahan karena kejadian tersebut.

Joni Siahaan mengatakan, agar tidak menjadi polemik dan menjadi rebutan oleh mafia tanah dirinya bermohon kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara untuk menjembatani masalah tersebut. ” Saya memohon Gubernur Sumatera Utara agar dapat menjembatani upaya masyarakat eks karyawan PTPN 2 ini dapat melegalisasi tanah dan Perumahan serta perladangan tersebut karena selama ini mereka terhambat untuk melakukan legalisasi tanah tersebut,” harap Joni

“Dua orang anggota kelompok tani Kualanamu Sejahtera bersatu yaitu saudara Anjas dan Harahap saat ini dalam pesakitan ditahan oleh Kejaksaan Lubuk Pakam dalam kasus laporan PR yang mengaku selaku petugas Gubernur Sumatera Utara untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap tanah eks karyawan emplasmen Kualanamu Desa Dalam Kecamatan Beringin, namun fakta-fakta di persidangan apa yang telah dilaporkan saudara PR Polresta Deli Serdang tidak dapat dibuktikannya penganiayaannya.
Sehingga jaksa penuntut di dalam tuntutannya menuntut pada pasal 214.

Kepada bapak hakim yang kami muliakan, berdasarkan pledoi dari penasehat hukum saudara Anjas kiranya apa yang disampaikan oleh penasehat hukum dari Kongres Advokad Indonesia, dapat diterima dan saudara Anjas dan Mean Harahap dapat dibebaskan karena pada faktanya bahwa PR bukanlah tugas yang sah yang hadir waktu kejadian pada tanggal 3 September 2020 tersebut,” harap Joni.

Menanggapi hal tersebut Direktur Eksekutif Lembaga Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) Azhari Sinik mengatakan,
terkait kasus kejadian yang mengatasnamakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat di lahan eks HGU PTPN II Desa Beringin Kualanamu untuk menjadi perhatian serius bagi semua pihak.

“Pada saat ini kita memperhatikannya dari hasil keputusan-keputusan Tim B plus bahwasanya, tanah berdasarkan SK nomor 42 yang terkait dengan tanah emplasmen Kuala Namu itu perlu menjadi catatan serius bagi Pemerintah Provinsi Utara. Kenapa?, karena munculnya oknum-oknum yang mengatasnamakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan identifikasi terhadap tanah hasil Tim B plus. Yang anehnya tim B plus telah melaksanakan investigasi dan pendataan dan menginventarisasi semua tanah yang terkait dikuasai oleh masyarakat atas pengelolaannya.

Maka terbitlah SK 42 yang diberikan pada zamannya pada era gubernur Sumatera Utara, untuk kelanjutan dari ini atas nama pemerintah Sumentara Utara, Gubernur Sumatera Utara harus mengamankan mengamankan hasil dari SK 42 tersebut, agar tidak terjadi tumpang tindih kepada masyarakat non petani yang diberi amanah oleh pemerintah berdasarkan SK 42 tersebut.

Apa yang terjadi kepada Kelompok Tani Sejahtera Makmur Bersatu akhirnya menjadi permasalahan pidana hukum. Yang menjadi aneh orang yang punya tanah malah dilaporkan mengenai penganiyaan.

Oknum yang mengatasnamakan Pemerintah Sumatera Utara perlu kita usut. Apabila pemerintah Provinsi Sumatera Utara menugaskan kepada aparatnya, tetap memakai kop surat tetap memakai program, apa itu jadwal kegiatannya dan ditujukan kepada siapa.

“Ditanya surat tugas itu harus jelas, diberikan kepada aparat sipil, yang bertugas untuk melakukan identifikasi.

Ini tebalik kok ada orang yang mengatasnamakan Gubernur Sumatera Utara bukan mengatasnamakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Apa kaitannya PR dengan gubernur dengan Pak Edi selaku Gubernur Sumatera Utara, aneh. Apakah ada tugas pribadi yang diperintahkan Pak Edy Rahmayadi kepada PR, kalau ada, apa urgennya?

Orang yang berinisial PR ini bukan pegawai pemerintah, bukan ASN dan statusnya pun tidak menjadi pejabat di Pemerintahan Sumatera Utara. Anehnya dia melakukan intimidasi mengatasnamakan gubernur Cq Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap hak tatas tanah masyarakat petani,” tegas Sinik. (ENC-Cok)

Komentar

Baca Juga