oleh

Hakim PN Medan Kabulkan Prapid Pemohon

-HUKRIM-4 views

EKSISNEWS.COM, Medan – Hakim tunggal PN Medan Immanuel Tarigan, kabulkan sebagian permohonan gugatan praperadilan (prapid) Suhendra Chudiharja alias Hendra alias Ahwat melalui tim kuasa hukumnya Gindo Nadapdap dan Jonson David Sibarani, Kamis (17/6/2021).

Sebelumnya Termohon Poldasu menetapkan Pemohon (Ahwat) sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun Pemohon melalui PH nya melakukan Prapid atas Poldasu di Pengadilan Negeri (PN). Selanjutnya setelah memjalami proses persidangan, akhirnya Hakim Tunggal Immanuel Tarigan menjatuhkan putusan bahwa tidak sah dan batal demi hukum atas penetapan tersangka TPPU terhadap Ahwat.

Setelah memperhatikan dalil hukum yang disampaikan pemohon dan termohon (Kapolda Sumut), melalui tim kuasa hukumnya dari Bidkum Polda Sumut berupa bukti surat, keterangan saksi-saksi, ahli dan lainnya, pemohon telah mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara perdata dan pidana.

Menurut Hakim, “Penetapan pemohon sebagai tersangka TPPU oleh termohon berlebihan dengan alasan pembelian 3 mobil, tidak serta merta pemohon menikmati penipuan dan penggelapan atas penjualan tepung tapioka milik pemohon melalui PT Bumi Sari Prima (BSP),” urainya dalam amar putusan tersebut.

Dari bukti surat disampaikan pemohon melalui tim kuasa hukumnya, Suhendra Chudiharja alias Hendra alias Ahwat dilaporkan oleh PT BSP melakukan penipuan dan penggelapan. Perkaranya telah Inkracht menyusul keluarnya putusan upaya hukum luar biasa alias Peninjauan Kembali (PK) menjatuhkan vonis pidana 2 tahun penjara terhadap pemohon.

Termohon prapid melalui PT BSP juga telah melakukan gugatan balik (rekonvensi) dan PN Pematang Siantar memutuskan mengabulkan sebagian gugatan PT BSP. Antara lain amar putusan menyatakan, perbuatan pemohon prapid adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang tidak membayar hasil penjualan tepung tapioka sebesar Rp4.082.000.000.

Karena peristiwa hukumnya bermula dari kesepakatan, perjanjian kemudian berujung wanprestasi, tidak bisa dilaporkan dengan penipuan dan penggelapan, harus ada niat jahat agar terpenuhi. Maka yang berlaku adalah putusan perdata, demikian Immanuel Tarigan.(ENC-NZ)

Komentar

Baca Juga