MEDAN, Eksisnews.com – Pembangunan industri yang rencananya dipusatkan di Medan bagian utara jangan berdampak buruk bagi masyarakat di sana. Misalnya banjir dan dampak sosial lainnya.
Ini diungkapkan oleh anggota Pansus Revisi Ranperda RTRW Paul Mei Anton Simanjuntak, Selasa (10/3/2020). Ia mempertanyakan seperti apa nantinya kawasan Belawan bila memang dijadikan daerah industri. “Karena dikhawatirkan banyak hutan mangrove yang hilang. Masih ada mangrove saja di sana banjir, nah bagaimana nanti kalau ini disetujui. Seperti apa rencana untuk menangani banjir rob contohnya,” sebut Paul.
Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan jangan sampai nantinya pembangunan justru merugikan masyarakat di Medan bagian utara. “Nanti malah DPRD Medan yang diprotes, kok bisa disetujui Ranperda ini. Dampak sosialnya juga harus dilihat apakah ada untungnya bagi masyarakat,” bilangnya.
Dirinya juga tak terlalu setuju soal rencana kawasan Medan bagian selatan seperti Medan Johor, Tuntungan dan Selayang difokuskan menjadi ruang terbuka hijau (RTH). “Tidak setuju juga kalau semua RTH dialihkan ke Medan selatan. Karena bisa berefek juga dengan melambatnya pembangunan di sana. Pemko supaya mempelajari itu lagi dengan lebih baik,” urainya.
Paul juga menuturkan Pemko Medan seperti tidak memahami apa yang disampaikan pada rapat yang digelar di ruang Banggar DPRD Medan. “Mereka (Pemko Medan) juga menjawab tadi seperti tidak memahami tupoksinya. Karena itulah minggu depan kami akan kunjungan ke Menteri LHK dan kementerian terkait untuk melihat apakah benar kajian itu,” tuturnya.
Untuk diketahui revisi Ranperda RTRW akan mendorong penambahan luas RTH di Medan agar sesuai dengan amanat UU No 26/2007 yang mengharuskan luas RTH minimal 30 persen dari luas wilayah. Selain itu lahan seluas 1029 hektar di kawasan Medan Utara bakal dijadikan lahan mangrove, kawasan perdagangan regional dan jasa, pertahanan keamanan, budaya dan lainnya.(ENC-2)
Comments are closed.