EKSISNEWS.COM, Medan – Soal penanganan warga miskin di Kota Medan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta lebih serius melalui adanya kolaborasi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna penataan terhadap lingkungan kumuh, pembinaan anak gepeng (gelandangan dan pengemis), serta penurunan stunting dan pengurangan pengangguran.
Karena selama ini dinilai penanganan yang dilakukan Pemko Medan, belum tepat sasaran dan kurang maksimal. Terbukti, lingkungan kumuh di daerah Medan Utara Belawan semakin memprihatinkan. Begitu juga jumlah penderita stunting tetap banyak.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana kepada wartawan, kemarin, menyikapi kondisi warga miskin di Kota Medan dan realisasi penataan lingkungan kumuh dan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) serta penanganan gizi buruk.
Sejatinya, ujar politisi Gerindra ini, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan harus lebih peduli perbaikan pemukiman daerah kumuh. “Daerah kumuh lewat program bedah rumah di pesisir Belawan hendaknya diprioritaskan,” tandasnya.
Bukan itu saja tambah Haris, Dinas Kesehatan Kota Medan harus serius penanganan penderita stunting di Kota Medan. Begitu juga soal pembinaan para gelandangan pengamen (gepeng) seperti ‘manusia silver’ yang minta minta di persimpangan jalan (lampu merah) yang semakin banyak. “Dinas Sosial Kota Medan diharapkan menertibkan dan memberikan pembinaan. Karens bila tidak ditangani serius akan mempermalukan pemimpin Kota Medan ini,” sebutnya.
Untuk itu, Haris yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan itu mendesak sejumlah Dinas terkait di Pemko Medan supaya segera menyikapi warga miskin di Kota Medan. “OPD harus mampu mengikuti gerak cepat Walikota Medan terkhusus lima program prioritas pembangunan,” tandasnya. (ENC-2)
Comments are closed.