EKSISNEWS.COM, Medan – Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta tingkatkan pengamanan melalui kerjasama dengan pihak Kepolisian dan unsur Forkopimda guna terciptanya kenyamanan ditengah masyarakat apalagi menjelang akhir tahun ini.
“Situasi tersebut supaya jadi perhatian serius Walikota Medan (Bobby Nasution) dan seluruh jajaran mengingat tingkat kriminalitas di Kota Medan akhir akhir ini meningkat di Kota Medan. Seperti kasus jambret dan begal, curi sepeda motor serta judi online itu meningkat di Medan, maka perlu disikapi,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan Robi Barus, dalam pendapat akhirnya di pengesahan APBD TA 2023 rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Selasa (22/11/2022).
Masih dalam usulannya, Robi Barus menyoroti terkait banjir, yang perlu membutuhkan perbaikan jaringan aliran sungai melalui normalisasi dan pengerukan. “Kami mendorong Pemko Medan supaya mendesak Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera II mempercepat pelaksanaan normalisasi dan pengorekan atas sungai-sungai yang ada di Kota Medann,” kata Robi Barus.
Sedangkan guna meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Kota Medan, Robi Barus mendesak Dinas Pendidikan tetap memprioritaskan kesejahteraan guru, baik itu guru PNS maupun non PNS.
Oleh karenanya anggaran sebesar Rp195,5 miliar lebih untuk kegiatan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan anggaran sebesar Rp5,8 miliar lebih untuk tambahan penghasilan guru supaya disalurkan secara benar, merata dan tepat waktu serta tidak dilakukan pemotongan oleh pejabat terkait.
Pada kesempatan itu, Fraksi PDI P DPRD Medan mendorong dan mengharapkan supaya para Guru tetap semangat dalam mengemban tugas sebagai tenaga pendidik bagi para anak murid terkhusus di Kota Medan.
Dilain pihak, dalam usulannya Robi Barus juga mendesak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota Medan mensosialisakan hasil E-Pokir (Pokok pikiran) yang ditampung saat reses masing-masing anggota DPRD kota Medan supaya dapat di-akomodasi dan direalisasikan sepenuhnya.
Selanjutnya, Fraksi PDI P mengapresiasi kebijakan Pemko Medan yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp179,8 Miliar lebih untuk belanja iuran jaminan/asuransi atau untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dimana dana tersebut diperuntukkan membayar premi bpjs kelas iii terkhusus buat warga kota medan yang kurang mampu.
“Dari informasi dan keluhan masyarakat yang kami terima, masih banyak warga Kota Medan dari keluarga tidak mampu belum tertampung sebagai peserta BPJS PBI yang dimaksud, hal ini diakibatkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Untuk itu kami mendesak sosialisasi terkait hal ini dapat semakin ditingkatkan, agar warga Kota Medan yang benar-benar keluarga kurang mampu dapat tercover sebagai peserta BPJS PBI. Dengan demikian, diharapkan program Universal Health Coverage (UHC) dapat efektif dilaksanakan tahun 2023 di Kota Medan, ” sebutnya.
Sedangkan, alokasi anggaran Rp 722,5 Miliar lebih untuk program penyelenggaranjalan dan anggaran sebesar Rp 582,3 Miliar lebih untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase pada dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. F PDI P minta supaya dapat merealisasikan seluruhnya dan dikerjakan berdasarkan skala prioritas sesuai kondisi kerusakan jalan, jembatan maupun drainase yang ada.
Diakhir pendapat nya, Robi Barus menyebut Fraksi PDI DPRD Medan menerima dan menyetujui Ranperda APBD Kota Medan Tahun 2023 ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Medan dengan rincian sbb :
Pendapatan daerah Rp 7.271.065.208.056 (Tujuh Trilyun, dua ratus tujuh puluh satu milyard, enam puluh lima juta, dua ratus delapan ribu, lima puluh enam rupiah). Dan Belanja daerah Rp 7.868.865.208.056 (Tujuh Trilyun, delapan ratus enam puluh delapan milyard, delapan ratus enam puluh lima juta, dua ratus delapan ribu, lima puluh enam rupiah). Sedangkan pembiayaan penerimaan Rp 597.800.000.000 (Lima ratus sembilan puluh tujuhmilyard, delapan ratus juta rupiah).(ENC-2).
Komentar