MEDAN, Eksisnews.com – Persatuan Nasional Aktivis 1998 (PENA 98) Sumatera Utara sepakat tidak mendukung calon presiden yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) pada parhelatan akbar pemilu 17 April 2019 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Presidium Nasional PENA 98 Nicodemus Sitanggang didampingi Aktifis PENA 98 Natanael Ketaren yang juga Caleg Nasdem, Wahyu dan Koordinator PENA 98 Barita Lumbanraja pada temu Pers di Medan, Kamis (14/3).
“Pelanggaran HAM merupakan contoh buruk bahkan ancaman bagi masa depan demokrasi, negara, dan rakyat Indonesia. Kami tidak ingin anak bangsa harus mengalami peristiwa-peristiwa berdarah, penculikan, intimidasi, teror, penindasan, serta pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang terjadi di masa lalu. Itu poin yang sangat penting kami utarakan pada temu Pers hari ini,” ujar Nicodemus Sitanggang.
Kemudian poin yang kedua kata Nicodemus Sitanggang adalah PENA 98 menolak capres tuan tanah. Pemimpin Indonesia bukanlah dari segelintir orang yang menguasai lahan untuk kepentingan sendiri di tengah kemiskinan jutaan orang lainnya.
“Poin yang terakhir adalah menolak kebangkitan keluarga cendana, karena kontestasi politik pada Pilpres kali ini sejatinya pertarungan politik masa lalu dan masa kini. Masa lalu menampilkan orang-orang yang terkait dengan orde baru dan keturunan cendana.
Sementara masa kini adalah generasi milenial yang anti orde baru yang menumbangkan orde baru dengan segala ketimpangan-ketimpangan yang ada,” ucapnya.
Untuk itu, kata Nicodemus, PENA 98 bersepakat untuk tetap mendukung calon presiden dan wakil presiden 2019 yang bukan bagian dari masa lalu, bukan pelanggar HAM, bukan penebar hoaks dan komitmen terhadap cita-cita perjuangan reformasi.
“Dan, kriteria itu terdapat pada pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Sehingga kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin layak melanjutkan kepemimpinan dua periode. Keputusan mendukung capres petahana itu diambil berdasarkan urug rembug nasional. Pihaknya juga berharap Jokowi dapat melanjutkan penanganan kasus HAM dari empat tahun ke belakang.
Capres yang layak memimpin Indonesia kembali adalah Joko Widodo- Ma’ruf Amin. Begitujuga pada masa pemerintahan Soeharto banyak terdapat ketimpangan- ketimpangan sosial disegala bidang seperti Masyarakat kita miskin dan dimiskinkan. Makanya kita menuntut keadilan.
Jokowi kami nilai telah berhasil mengangkat masyarakat yang telah dipinggirkan, termiskinkan dan lain sebagainya. Saat ini kita mulai bangga dengan prestasi yang dicapai Jokowi dalam rangka mengangkat harkat dan martabat bangsa sehingga aspirasi PENA 98 nyambung dengan program Jokowi saat ini.
Konprensi pers PENA 98 dilakukan serentak seluruh Indonesia pada hari ini, karena kita ingin mempersatukan rakyat indonesia bukan untuk kembali ke masa lalu menggunakan cara-cara yang tidak sehat,” pungkasnya. (ENC-1)
Comments are closed.