EKSISNEWS.COM, Medan – Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan berpandangan bahwa masih banyak permasalahan dan kelemahan mengenai pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Hal ini karena, hampir 70% anggaran saat ini masih digunakan untuk keperluan operasional Pemko Medan, sehingga masyarakat didaerah kurang optimal menerima manfaat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), disebabkan hanya menikmati anggaran sekitar 30%.
“Untuk itu, Pemko Medan kita harap mampu mencari solusi agar permasalahan tersebut dapat diminimalisir. Salah satu caranya dengan menentukan tingkat efektifitas dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah itu,” kata Sahat B Simbolon agamanya Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap nota pengantar oleh kepala daerah tentang pengelolaan keuangan daerah.
Dikatakannya, efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.
Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ditegaskan bahwa pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas.
Pemerintah kota (Pemko) Medan, katanya, diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap mentaati aturan perundangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efesien dan transparan.
“Maka yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimana tingkat efektifitas dan efesien pengelolaan keuangan daerah di Kota Medan pada saat ini,” tanya dalam rapat paripurna itu.(ENC-2)
Comments are closed.