oleh

Petugas Kebersihan di DPRD Medan Kena Potong Gaji, Ngadu ke Komisi II

-MEDAN-5 views

EKSISNEWS.COM, Medan – Petugas kebersihan (Cleaning Service) yang bertugas di gedung DPRD Kota Medan selama ini, dikenakan pemotongan gaji oleh pengelola (PT CRK) akhirnya mengadu ke Komisi II DPRD Medan.

Ternyata hal itu tak butuh lama, dan mendapat tanggapan dari anggota DPRD Medan khususnya di komisi tersebut yang menegaskan PT CRK (Cengkraman Rajawali Perkasa) segera kembalikan hak mereka.

“Segera kembalikan gaji pekerja yang dipotong oleh pihak PT selama ini. Alasan pemotongan untuk biaya sertifikat itu metode pembodohan dan akal-akalan. Segera kembalikan,” tandas anggota Komisi II DPRD Medan Haris Kelana pada rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak PT CRP di gedung dewan, kemarin.

Dikatakan Haris, pemotongan gaji untuk biaya sertifikat sangat tidak masuk akal. Apalagi dengan pemotongan gaji untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dibebankan seluruhnya kepada pekerja. “Gaji pekerja sekitar Rp 3.223.000 ditambah uang makan sekitar 200.000 lebih. Kenapa diterima hanya Rp 2.950.000,” ujarnya.

Anggota Komisi II Afif Abdillah mempertanyakan kebijakan apa yang dilakukan pihak perusahaan memotong biaya sertifikasi Rp 1 juta kepada pekerja CS di DPRD Medan. Pada hal kata Afif, di gedung dewan sendiri sudah diputuskan tidak boleh ada kutipan untuk sertifikasi.

“Apa pertimbangan sehingga pekerja mendapat sertifikat tanpa pelatihan,” ujarnya.

Dhiyaul Hayati pemimpin rapat saat itu, menyampaikan dilakukan RDP dengan pekerja CS DPRD Medan sangat penting. Mengingat komisi II selama ini mengurusi eksternal namun di internal sediri tidak diurusi. “Kita pingin di kantor ini juga jangan sampai ada pembodohan. Jangan sampai ada kuman kuman di internal kita,” sebutnya.

Sedangkan Direktur PT CRP Imran menyampaikan pihaknya mempekerjakan 40 karyawan, 38 sebagai CS dan 2 orang sebagai pengawas. Berdasarkan RAB

Mereka memberikan upah kepada pekerja sebesar Rp 3.223.000 dan uang makan Rp 230.000.

Menyikapi saran DPRD Medan untuk mengembalikan uang yang dipotong dari gaji pekerja sebelumnya. Kepada wartawan Imran menyebut belum suatu keputusan dan akan dibahas lagi. “Itukan belum suatu keputusan ntar kita bahas lagi,” katanya singkat.(ENC-2)

Komentar

Baca Juga