oleh

Puluhan Rumah Eks Karyawan PTPN 2 di Helvetia Digusur, Fadli Kaukibi: Upaya Intimidasi dan Pembumihangusan Dengan Dalih HGU

EKSISNEWS.COM, Helvetia – Jeritan warga kembali terjadi di kawasan tanah eks HGU di Jalan Karya, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Tim yang terdiri dari pihak PTPN 2, TNI dan Sat Pol PP kembali melakukan penggusuran puluhan rumah warga eks karyawan PTPN 2 yang berada di lahan eks HGU di Dusun 1, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang pada Kamis (25/11/2021) pagi.

Akibatnya pilihan warga harus kehilangan tempat tinggal karena rumah mereka hancur porak poranda dirobohkan oleh alat berat (excavator) yang diturunkan oleh tim tim penggusuran tersebut.

Ketua Deli Serdang Forum Masyarakat Kesultanan Deli dan Juru Bicara Keluarga Kesultanan yakni dari Badan Hukum Yayasan Sultan Ma’moen Rasyid, Fadli Kaukibi SH,CN mengatakan penggusuran tersebut bukan cara kehidupan bernegara.

Penggusuran atau penghancuran rumah warga tersebut adalah model siapa kuat maka menang dan tindas menindas, upaya Intimidasi dan pembumihangusan, dengan dalih HGU, tanpa menunjukkan surat apapun seperti surat permohonan eksekusi atau surat putusan pengadilan atau Surat Sertifikat klaim HGU.

“Secara yuridis rakyat sudah bayar Pajak Bumi Bangunan 4 sampai dengan 5 tahun. Secara sosial karyawan sudah turunannya 40 tahun menghuni dan secara historis pihak kesultanan bergabung dengan NKRI dan menyerahkan wilayah dan rakyat melayu dan 8 Suku Serumpun untuk bergabung dengan NKRI. Tanahnya bukan untuk diserahkan pada Tionghoa yang leluhurnya Tiongkok,” jelas Fadli.

Secara politik dan ketahanan nasional kata Fadli, bahwa pemberian rekom 8000 hektar adalah sebuah ancaman ekonomi dan sosial serta ancaman kelangsungan hidup bangsakarena 8000 hektar akan tercipta 8000 x 40 unit rumah atau sekitar 320.000 unit rumah yang selanjutnya akan dihuni setidaknya sekitar 1.280.000 jiwa atau setara dengan DPT Kabupaten Deli Serdang.

“Yang artinya akan mengancam kelangsungan keberadaan kepemimpinan politik di tingkat kepala daerah, legislatif daerah dan nasional, ujarnya.

Kata Fadli lagi, rekom dukungan Bupati Deli Serdang dan indikasi restu ikutnya Gubsu dalam launching pemasaran property Deli Megapolitan milik konglomerat, jelas melanggar hak-hak Yuridis, mengancam kehidupan politis dan mengancam ketahanan nasional yakni kelangsungan hidup bangsa, serta khusus anak melayu dan 8 suku serumpun di area konsensi Kesultanan Deli.

“NKRI tidak pernah memberi apapun dalam take over konsensi, anak melayu sangat tersinggung tanah tumpah darahnya diberikan pada Tionghoa yang leluhurnya Tiongkok.

Kami malu TNI menindas rakyat pribumi dengan dasar HGU 111 yang cacat administratif alias aspal dan berlindung untuk pembangunan yang sebenarnya sudah diduga mengarah ke perusahaan konglomerat Tionghoa yang bukan leluhurnya pribumi nusantara melainkan Tiongkok,” pungkasnya. (ENC-1)

Komentar

Baca Juga