oleh

Soal Parkir Konvensional, Anggota DPRD Ini Kritik Kinerja Kadishub Medan

-MEDAN-10 views

EKSISNEWS.COM, Medan –  Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan menerapkan E Parking dengan menghapuskan parkir konvensional (manual) ditepi jalan umum tentu berdampak pengangguran bagi petugas parkir. Fakta itu, dinilai bukti kelemahan Pemko Medan dalam mengatasi pengangguran di Kota Medan.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Medan Erwin Siahaan kepada wartawan, Selasa (23/4/2024) menyikapi penghapusan parkir manual di seluruh Kota Medan. Kebijakan sejak 2 April 2024 lalu menambah jumlah angka pengangguran di Kota Medan.

Menurut politisi PSI itu, kebijakan tersebut merupakan salah satu kelemahan kinerja Kadis Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis yang tidak bijak menyikapi segala hal dan merupakan tindakan buru buru.

“Kebijakan itu harus dikaji ulang. Ini bukti buruknya kinerja Kadis Perhubungan Iswar Lubis. Kita minta Walikota Medan Bobby Nasution mengevaluasi kinerja Iswar Lubis. Atau Iswar mengundurkan diri saja,” ujarnya  geram.

Dikatakannya, sangat disayangkan, hanya karena alasan tingginya kebocoran PAD dari sektor retribusi parkir manual tepi jalan umum. Lantas dikeluarkan kebijakan penghapusan kutipan parkir konvensional alias gratis.

‘Kebijakan seperti apa ini. Kita masih memberi rasa salut kepada petugas parkir ketimbang mereka jadi maling. Kita hargai jasa mereka mengatur parkir sehingga meminimalisir kemacetan lalu lintas. Lagi pula, ribuan petugas parkir kehilangan pekerjaan yang harus memenuhi kebutuhan keluarganya,” terangnya.

Dilanjutkan Erwin, dengan adanya kebijakan tersebut, Dishub Medan mengandeng Polisi dan TNI melakukan razia parkir yang diklaim liar.

“Ini kan pekerjaan sia-sia. Apa dengan melakukan razia itu tidak menggunakan anggaran. Anggarannya dari mana. Lagi pula saya yakin selesai razia, petugas parkir pasti berlanjut. Karena mereka dibutuhkan pemilik kendaraan mengatur parkir tertib. Soal dibayar apa tidak ada paksaan, pemilik kendaraan yang merasa terbantu tentu berkenan membayar jasa petugas atau pemuda setempat. Apa itu kutipan liar karena senang sama senang,” tegasnya.

Menurutnya,  sangat disayangkan potensi parkir seperti itu yang dihilangkan Pemko Medan. “Pada hal disisi lain, Pemko Medan menaikkan retribusi kebersihan dan menaikkan PBB bagi warga miskin. Hal ini sudah pasti memberatkan warga,” ucapnya.

Dengan jumlah itu, sepatutnya tentu petugas parkir sudah bisa digaji bulanan. Dimana petugas parkir tetap diberdayakan dan pengelolaannya tentu bisa saja di pihak ke tiga kan. “Jadi jangan main tangkap saja. Mereka (Red-petugas parkir) juga butuh makan, bukan mau kaya. Petugas parkir sepatutnya dibantu carikan pekerjaan pengganti,” tandasnya.

Menurut Erwin soal kebocoran PAD tentu kelemahan kinerja Kadis Perhubungan Kota Medan Iswar dan patut kinerjanya dipertanyakan. “Soal inovasi untuk ke E Parking, kita sependapat, tapi infrastrukturnya harus memadai seperti alat E Parking. Dan tentu, bagi masyarakat pemilik kendaraan apa sudah bisa kita pastikan memiliki kartu untuk membayar E Parking,” ungkapnya.(ENC-2).  

Komentar

Baca Juga