EKSISNEWS.COM, Medan – Menghadapi pesta demokrasi yakni penyelenggaraan Pemilu 2024, media diharap berperan menjadi vaksin agar stakeholder atau seluruh pihak mendapat kekebalan dari serang virus informasi hoax dan upaya kampanye hitam pada penyelenggaraan Pemilu 2024 akan datang.
“Kami berharap awak media jadi vaksin beri kekebalan ke berbagai stakeholder kita, agar kebal virus hoax dan kampanye hitam,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Sumut, Suhadi Sukendar Situmorang saat membuka acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipasi kepada Stakeholder, Kamis (22/12/2022) di Hotel Radison Medan.
Karena, dikatakan Suhadi, secara sadar virus Covid-19 yang merasuki permukaan bumi i i telah membawa dampak diberbagai kehidupan baik masyarakat, politik, ekonomi, sosial budaya dan agama.
Nah, secara politik diakui Suhadi virus juga merasuki sampai di tahapan pemilu. Untuk itukah, Bawaslu merasa mendorong awak media mampu menjadikan posisinya sebagai vaksin dalam beri kekebalan ke stakeholder.
Tidak hanya itu, disebutnya, Bawaslu juga sadar tidak panjang tangan dalam menghempang kerawanan Pemilu yang terjadi disejumlah tempat, apakah diseberang lautan dan sungai.”Kami sadar bahwa mata hati kami tak cukup panjang, kejadian apa yang berwarna dibalik bukti dan lembah kami sadar awal media yg mampu telusuir lorong itu,” ucapnya.
Dikatakan Suhadi, untuk Pemilu tahun 2024 Bawaslu sadar atas kelemahan, sehingga butuh media yang mampu menetralisir, menciptakan, opini positif dari publik terkait isu politik yang dimaklumi publik.
Lebih lanjut disampaikan Suhadi, sepanjang tahun 2022 Bawaslu Provinsi Sumut telah melibatkan berbagai stakeholder, termasuk didalamnya dari kalangan dipabel (disabilitas).”Kami ajak mereka menjadi pengawas pemilu partisipatif,” ujarnya kembali yang menyebutkan dihampir 33 kabupaten / kota di Sumut kelompok dipabel terlibat dipengawasan tingkat kecamatan.
Diketahui pada acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipasi kepada Stakeholder, menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi atau dosen seperti Joner Pangaribuan dan Janpattar, serta Faisal Mahrawa, Departemen Ilmu Politik FISIP USU.
Lebih lanjut, Faisal Mahrawa, Departemen Ilmu Politik FISIP USU mengaku ada muncul ekspektasi di masyarakat saat ini terhadap pelaksanaan Pemilu tahun 2024, kemungkinan tidak terlaksana.
“Ekspektasi masyarakat di Pemilu 2024, jadi nggak Pemilu ini, jangan-jangan benar pula ada perpanjang jabatan presiden, tapi bagitu saya optimis pemilu jadi,” kata Faisal dihadapan sejumlah wartawan dalam acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada stakeholder.
Menurut Faisal saat jadi pembicara ‘Peran media sebagai pengawas partisipatif menuju pemilu 2024’ bahwa ekspektasi ini harus didudukan ditengah masyarakat, agar tidak muncul pesimisme.”Kita akan risau hadapi kedepan, bagi saya ini (ekapektasi masyarakat) berbahaya,” ujarnya.
Artinya apa, sebut Faisal, Pemilu sepenuhnya bukanlah milik lembaga KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu dan DKPP, tapi stakeholder yang harus punya rasa yang sama.
Faisal Mahrawa mengutip petikan ucapan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Jhon F Keneddy bahwa Pemilu mengingatkan kita tidak hanya hak tetapi tanggungjawab kewarganegaraan dalam demokrasi.
Dikutipnya dari data litbang Kompas yang melihat perlu tidaknya penyelenggaraan Pemilu 14 Februari 2024 akan datang, ternyata ada sekitar 62,3% menyatakan setuju ditunda. Sedangkan, sebanyak 64,1% menyatakan tidak setuju Pemilu ditunda.
“Saya mengajak semua optimis. Apalagi Pemilu sudah didepan mata. Penyelenggara sudah jalan jauh dan tahapan berjalan bahkan pendaftaran peserta pemilu sdh ditetapkan,” ungkapnya.
Untuk itulah, sebut Faisal menjadi kewenangan Bawaslu Sumut hari ini, dengan mengajak adanya kolaborasi media bersama Bawaslu.
“Itu bagian tupokasi Bawaslu dari pencegahan, Bawaslu memberi edukasi, saat inilah kawan media diajak untuk bersama mendengarkan menunggu informasinya sosialisasi, forum semacam ini ada giat dilakukan Bawaslu provinsi dan kabupaten kota,” paparnya.(ENC-2)
Komentar