oleh

Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan Sebut Kalau Kita Jet Cooled Bakal Ketinggalan

-MEDAN-10 views

EKSISNEWS.COM, Medan – Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan DPRD baik secara individu maupun kelembagaan mendukung irama langkah cepat Walikota Medan dalam melakukan pembangunan di Kota Medan, sehingga tidak ketinggalan.

“Ibarat kenderaan bermotor, beliau (Walikota) ini, ducati. Ya, kalau kita jet cooled bakal ketinggalan,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kota Medan, Mulia Asri Rambe  di sela-sela menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Wali Kota Medan atas Ranperda RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026 pada sidang paripurna DPRD, Senin (26/7/2021).

Menurut pria yang akrab disapa, Bayek, ini Walikota bukan hanya berlari kencang, bahkan lompat-lompatan dalam hal pembangunan Kota Medan. “Jadi, kalau tidak di ikuti oleh OPD, di khawatirkan pembangunan yang di canangkan tidak akan terealisasi,” katanya.

Di sisi lain, Bayek, meminta Bappeda bersama OPD di Pemko Medan benar-benar memperhatikan secara detail dokumen RPJMD yang disampaikan. Sebab, RPJMD merupakan dokumen RKPD Kota Medan dalam melakukan pembangunan.

“Kalau tidak ada dalam dokumen, tentu tidak akan bisa diimpelemtasikan. Kita khawatir nanti di tengah jalan tiba-tiba ada yang tertinggal. Makanya, dari sekarang Bappeda untuk melihat kembali secara detail,” pintanya.

Dalam dokumen, sebutnya, ada terlihat istilah atau redaksi SKPD, sementara dalam PP Nomor 18 tahun 2016 tentang SOTK Perangkat Daerah istilah SKPD sudah di tiadakan.

“SKPD ini mungkin RPJMD dari periodesasi kepala daerah terdahulu, mungkin ada copy paste di sini. Memang tidak semua RPJMD kepala daerah yang lalu terealisasi, mungkin mau di teruskan di periodesasi ini. Sebaiknya dokumen ini diketik ulang, jangan di copy paste,” pintanya kembali.

Dalam dokumen RPJMD terkait penangan banjir di Medan bagian utara, terlihat penyumbang banjir adalah Sungai Deli dan Sungai Bederah, akibat terjadinya sedimentasi dan akan di lakukan normalisasi.

“Tidak terlihat dalam dokumen penyumbang banjir di Medan bagian utara itu parit, seperti parit Belanda di Medan Labuhan, parit Cina dan parit AMD di Medan Marelan. Kami ingatkan, jangan sampai ada visi misi pak Wali terkait penanganan banjir ini tidak masuk. Jangan nanti di tengah jalan kita melakukan RPJMD perubahan, makin berat lagi kerja kita,” katanya.

Memang, tambahnya, dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, itu ada di fasilitasi. “Iya kalau periodesasi Wali Kota sekarang di saat berjalan satu atau dua tahun beliau teringat. Kalau teringatnya setelah dua tahun lebih, tentu tidak bisa di lakukan perubahan, karena Permendagri 86 tahun 2017 itu membatasinya, di mana disebutkan tidak di benarkan melakukan perubahan RPJMD jika masa jabatan Wali Kota tersebut kurang dari tiga tahun. Jadi, Bappeda dan OPD lain harus benar-benar memperhatikannya, agar dimasukan sebagai dokumen,” pesan politisi golkar ini mengingatkan.(ENC-2)

 

Komentar

Baca Juga