EKSISNEWS.COM, Medan – Sejumlah elemen masyarakat mengatasnamakan dari kelompok buruh dan petani, Selasa (6/9/2022) menggelar aksi demo penolakan ke pemerintah atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan mendatangi gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Dalam aksi tersebut, perwakilan dari Partai Buruh mendesak agar pemerintah segera menarik kembali keputusannya terhadap kenaikan harga BBM yang dinilai sangat berdampak ke masyarakat yang dalam kondisi yang sama mengalami kesulitan ekonomi.
“Untuk itulah, melalui anggota DPRD Sumut ini kami berharap aspirasi bisa disampaikan ke pusat bahwa kami menolaknya dan agar segera menurunkannya,” ucap perwakilan dari Partai Buruh Sumut saat diterima Wakil Ketua dan sejumlah anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS.
Menariknya, Wakil Ketua dan anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS ini turut mengangkat poster mereka dihadapan yang bertuliskan ‘PKS Menolak Kenaikan Harga BBM’.
Adapun, Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi PKS adalah Misno Adisahputra, bersama Ketua Fraksi PKS, Harianto bersama anggota Fraksi PKS terdiri dari Jumadi, Abdul Rahim dan Akhiruddin.
Misno yang menerima langsung rekomendasi para aksi demo atas penolakan kenaikan BBM tersebut mengatakan bahwa pihaknya mendukung sikap elemen buruh dan petani tersebut.
Karena, secara institusi PKS juga sudah menyampaikan sikapnya turut menolak seperti pada rapat paripurna DPRD Sumut lalu.
Diketahui, pada sidang paripurna DPRD Sumut perihal tanggapan dan jawaban Gubernur di gedung dewan Fraksi PKS melakukan aksi simpatik terkait kenaikan harga BBM dengan melakukan pagelaran poster.
Poster yang bertuliskan ‘PKS Menolak Harga Kenaikan BBM’ yang ditunjukkan kepada Ketua DPRD, Baskami Ginting dan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dalam Sidang Paripurna dan beberapa OPD yang hadir di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (5/9/2022).
“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyampaikan penolakan terhadap kebijakan Pemerintah yang menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM),” disampaikan anggota DPRD Fraksi PKS melalui interupsi saat Sidang Paripurna.
Dalam hal ini Wakil Ketua Fraksi PKS, Hendro Susanto, mengatakan PKS menilai kebijakan menaikkan BBM ini sangat tidak benar, karena tidak mendengar masukan yang tersebar di masyarakat, dan pemerintah tidak memahami hati dan jeritan rakyat.
“Sungguh terlalu, Kami kecewa dengan keputusan tersebut, Pemerintah tidak mendengar masukan dari masyarakat dan fraksi PKS dan tetap bergeming dengan keputusan menaikkan BBM dan solar bersubsidi,” kata Hendro.
Adapun aksi sejumlah elemen masyarakat mengatasnamakan dari kelompok buruh dan petani tersebut, tidak langsung membubarkan diri setelah diterima leh Fraksi PKS, namun mereka melanutkan rasinya hingga beberapa waktu lamanya di di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan.(ENC-2)
Komentar