oleh

Diskusi Kepemiluan KPU Sumut, Benget: Kolaborasi KPU-PT Ciptakan Pemilu Berintegritas

EKSISNEWS.COM, Medan – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Benget Silitonga, menekankan pentingnya kolaborasi KPU dengan Perguruan Tinggi (PT) didalam menciptakan Pemilu berintegritas.

“KPU hanya mengerjakan tiga dimensi besar yakni kontestasi (perebutan kekuasaan), partisipasi (keterlibatan pemilih), dan representasi (syarat daerah pemilihan). Oleh karena itu, KPU menawarkan bentuk kolaborasi kepada PT demi menciptakan pemilu berintegritas melalui dimensi Knowledge (pengetahuan), Awarness (kesadaran), dan Participation (partisipasi),” ujar Benget apa acara diskusi bertajuk Sinergitas KPU Sumut dan Perguruan Tinggi dalam menyambut Pemilu 2024 yang dimoderatori Anggota KPU Sumut Yulhasni, di Aula Kantor KPU Sumut, Rabu (23/6) kemarin.

Hadir dalam diskusi Rektor Unika St Thomas Sihol Situngkir, Dekan FH UMN Dani Sintara, Wakil Rektor IV Unimed Mahihar Situmorang, Wakil Rektor Pancabudi Henry Aspan, dan Dekan FISIP UISU Zainudin Nasution. Sedangkan Benget Silitonga mewakili KPU Sumut.

Kegiatan yang berlangsung luring dan daring ini juga dihadiri seluruh Anggota KPU Sumut dan KPU Kabupaten/Kota di Sumut.

Berbagai hal positif dalam tata hubungan KPU Sumut dan universitas menjadi inti utama diskusi tersebut diantaranya perlunya KPU Sumut melibatkan perguruan tinggi dalam penyusunan naskah peraturan KPU, penerapan teknologi menghadapi Pemilu 2024.

Sebelumnya,  dilokasi yang sama dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara KPU Sumut dengan 5 (lima) PT di Sumut yakni bersama Unimed, Unpap Pancabudi, UMN Al Washliyah, UISU, dan Unika St Thomas.

Ketua KPU Sumut Herdensi pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara KPU Sumut dengan 5 (lima) PT mengatakan  banyak pekerjaan non teknis yang akhirnya harus dikerjakan oleh KPU karena masih terdapatnya pemahaman di masyarakat bahwa urusan Pemilu, apapun hal itu adalah ranah KPU.

‘’Padahal KPU ini harusnya berkonsentrasi mengurusi hal-hal teknis kepemiluan. Tapi, misalnya, urusan orang tidak memiliki e-KTP, semestinya itu menjadi ranah instansi lain bukan KPU,’’papar Herdensi.(ENC-2)

 

 

Komentar

Baca Juga