EKSISNEWS.COM, Medan – Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan Paul MA Simanjuntak mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan memperjelas langkah pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) publik.
Luas RTH yang tersedia disebut baru sekitar 15 persen, sementara ketentuan yang disebutnya mengamanatkan minimal 20 persen dari luas wilayah kota.
Paul mengatakan kekurangan sekitar 5 persen itu perlu segera ditangani, termasuk oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcitaru). Ia menyampaikan hal tersebut kepada wartawan, Selasa (3/11/2026).
Dikatakannya, pemenuhan kewajiban RTH dapat dilakukan melalui pembayaran atau penyerahan lahan. Ia menyebut kewajiban itu dapat dicicil selama lima hingga enam tahun berdasarkan persetujuan kementerian terkait.
Namun, ia meminta mekanisme, pihak yang bertanggung jawab, luas lahan yang masih menjadi kewajiban, dan kepastian penyerahannya kepada pemerintah diperjelas.
“Anggarannya sudah ada, Rp75 miliar. Anggaran itu harus dicukupkan dengan cara, misalnya membeli lahan kosong milik warga atau badan. Kemudian dibangun tempat bermain atau lapangan olahraga, taman dan lainnya. Makanya kami menagih ‘utang’ Perkimcitaru melunasi kekurangan 5 persen menggenapkan kebutuhan 20 persen,” ujar Paul.
Politisi PDIP itu mengatakan pihak swasta juga dapat didorong membantu penyediaan RTH, misalnya dengan menyiapkan taman, tempat bermain, atau lapangan olahraga di kawasan perumahan. Ia meminta Perkimcitaru memperketat pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan bisnis agar kewajiban penyediaan RTH tidak sekadar menjadi formalitas perizinan.
Paul menambahkan, RTH perlu memiliki fungsi penghijauan dan daya resap air. Pengadaan lahan, katanya, harus dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan harga, luas, lokasi, dan manfaat ekologis. Pemanfaatan lahan juga perlu disesuaikan dengan dokumen tata ruang, termasuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).(ENC-2).
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.