oleh

Ihwan Ritonga: Makna Qurban Dimasa PPKM Darurat Hingga PPKM Level 4

Meski dalam kondisi penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pertama di Kota Medan sejak 12 Juli sampai dengan 20 Juli 2021 atau tepatnya di perayaan Idul Adha 1442 Hijriah kemarin, tidak mengurangi semangat  Wakil Ketua I DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga  untuk tetap melaksanakan pemotongan hewan qurban yang dilaksanakan di rumah juang, Jalan Raya Menteng no 379 Medan, Selasa (20/7/2021).

Bagi politisi Partai Gerindra ini, pemotongan hewan qurban disetiap perayaan Idul Adha ini sudah menjadi tradisi mereka, berbagi kepada orang-orang atau masyarakat yang kita anggap membutuhkan disekitar lingkungan kita.

Namun, dimasa PPKM darurat dalam rangka menekan perkembangan corona virus disease (Covid-19) ini, peraturan tetap berlaku. Artinya, berqurban dalam kondisi pelaksanaan PPKM darurat, meski tidak menghalangi semangatnya itu, tapi dipastikan ada pembatasan dari kegiatan itu.

Wakil Ketua DPRD Kta Medan, Ihwan Ritonga didampingi istri bersama tim dari Partai Gerindra Medan, dilokasi penyembelihan hewa qurban.

Ihwan Ritonga  yang sudah memasuki periode kedua di DPRD Medan tersebut, dibantu sejumlah orang muda di partainya, membagikan hewan qurban berjumlah 3 (tiga) ekor lembu dengan mendatangi rumah ke rumah warga yang menerima daging qurban.

Jadi, menurut Ihwan hewan qurban yang dibagikan di prioritas kepada masyarakat yang pastinya menerima dampak dari pandemi Covid-19, disektor perekonomian mereka terus mengalami penurunan seiring pada awal Covid-19 sudah banyak sejumlah perusahaan melakukan perampingan, sehingga banyak yang tidak bekerja lagi atau pengangguran, sementara untuk berusaha terbentur oleh kebijakan PPKM darurat sampai ke PPKM mikro, bahkan pemberlakuan penyekatan didaerah kabupaten / kota.

Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi Partai Gerindra bahkan banyak menerima keluhan di konstituennya  terhadap kondisi perekonomian yang terasa anjlok di tahun ini, sehingga di pandang perlu kiranya  di momentum Perayaan Idul Adha, kita dorong khususnya  bagi yang mampu atau memiliki rezeki lebih, saat inilah kesempatan untuk membantu sesama, dengan berqurban.

Terkait kebijakan PPKM darurat, diketahui sebelumnya dari pertemuan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam vidcon dari Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Jumat (9/7/2021).

Tegas disampaikan, Pemerintah Pusat tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di 15 Kota di luar Pulau Jawa dan Bali, termasuk Kota Medan, usai menggelar video conference (vidcon) bersama sejumlah kepala daerah. Atas hal itu, skema pengawasan penyebaran Covid-19 akan disiapkan untuk dijalankan mulai pekan depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa kebijakan tersebut berdasarkan perkembangan atau peningkatan kasus Covid-19 di luar Pulau Jawa dan Bali. Kota Medan juga masuk di dalamnya bersama 14 kota lainnya di Sumatera, Kalimantan dan Papua, dimana penetapan ini sebagai langkah antisipatif.

Atas dasar itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pun menyampaikan antisipasi dari pemerintah daerah terkait informasi penyebaran dan penularan Covid-19 varian Delta, yang perbandingannya 1.000 : 1 dengan varian yang biasa. Sehingga perlu langkah pencegahan agar tidak terjadi seperti di Jawa dan Bali. Karena itu akan ada tindakan khusus, penyekatan yang kemudian disebut PPKM Darurat.

“Jadi yang dibahas itu adalah langkah antisipasi, yang disampaikan Pemerintah Pusat. Bahwa yang masuk klasifikasi itu, Kota Medan ada di level 4. Walaupun dari daftar yang ada, Kota Medan paling bawah. Tetapi masih masuk. Kita baik sangka saja, untuk mencegah tidak berkembang (di sini),” kata Gubernur saat itu.

Untuk ukuran Kota Medan, kriteria level 4 adalah karena ada lebih dari 30 orang per 100 ribu penduduk dalam sepekan dirawat di Rumah Sakit (RS) akibat Covid-19. Selain itu, ada 5 kasus kematian per 100 ribu penduduk serta lebih dari 150 kasus aktif per 100 ribu penduduk dalam waktu dua pekan.

Tidak sampai disitu, selanjutnya, PPKM Darurat (Level 4) dan Diperketat diberlakukan di Sumut sejak 12 Juli 2021, hal ini berdampak secara sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. PPKM level 4 dan Diperketat juga di perpanjang hingga 25 Juli 2021, sehingga dampak sosial ekonominya akan lebih lama.

Menanggapi itu, bagi Ihwan, Pemerintah kota bersama warga harus bersama-sama menjalankan aturan itu, artinya tidak menjadikan kita hanya mengeluhkan itu, karena kita yakini pemerintah  pusat  telah melakukan kajian dalam rangka kesehatan bersama.

Namun, Ihwan tetap mengingatkan adanya solusi humanis perlu dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya berupa langkah-langkat yang tepat, syukur kita dengar melalui Kepala Bulog Divre Sumut Arif Mandu mengatakan berdasarkan data Kementerian Sosial, untuk Sumatera Utara (Sumut) jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan sebanyak 952.531, dengan rincian KPM Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 523.348 dan KPM  Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 429.183.

“Kita berharap distribusi tersebut tepat guna. Dan, masyarakat kita minta bersabar,” ujarnya.

Sedangkan, Pemko Medan diyakini memiliki penilaian dan analisanya terhadap  distribusi batuan pemerintah pusat bagi masyarakat penerima dampak dari kebijakan PPKM yang saat ini diperpajang  menjadi PPKM level 4. Menurut saya dari 15 provinsi yang menerapkan PPKM ada beragam persoalan dialami masyarakatnya, ini harusnya diperhatikan.

Karena fakta yang terjadi, banyak diantaranya masyarakat khususnya yang berjualan mengalami penurunan pendapatan akibat pemberlakuan di lapangan. “Khususnya masyarakat yang mengais rejeki dengan berjualan terpaksa harus menutup tempat jualan mereka, sebagian diantaranya mengalami penurunan pendapatan meski tetap berjualan. Ini yang kita terima laporannya,” sebut Ihwan juga.

Untuk itulah, dia mengharapkan, penyaluran bantuan terkait penerapan PPKM nantinya harus dilakukan dengan tepat guna dan terukur. “Ini juga kita ingatkan, penyaluran nantinya harus tepat guna dan terukur, sehingga Pemko Medan dalam menghadapi persoalan ini tidak  bekerja dua kali. Selama ini, ada beberapa bantuan tidak tepat sasaran dan menimbulkan kericuhan, keributan di masyarakat yang tentunya menjadi masalah baru bagi Pemko Medan,” tegasnya mengakhiri.(Ucok Iswandi)

Komentar

Baca Juga