oleh

Ini Program Tri N Kementerian PP & P

MEDAN, Eksisnews.com –  Dalam memperhatikan perkembangan dewasa ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA) munculkan programnya melalui Tri N yang diharap akan membangkitkan perempuan Indonesia secara khusus.
Apa itu program Tri N  ?  yakni  akhiri kekersan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan terhadap perempuan. “ Jadi, dalam forum ini kita ajak semua perempuan bangkit, harus tunjuk giginya, karena jarang-jarang orang berbicara angkat perempuan, disinilah komitmen kita untuk melihat perempuan dan anak secara khusus,” sebut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise pada acara Temu Nasional Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Tahun 2018 di Hotel Grand Aston Senin (12/11/2018). 
Menurut yohana, perempuan dan anak itu harus dijaga, dilindungi, agar tidak ada kekerasan ke mereka. Persoalannya kekerasan masih banyak, mirisnya perceraian tinggi yang dampaknya kepada anak-anak,”Kita usaha kedepan jangan sampai generasi ini alami seperti terjadinya putus mata rantai kekerasan pada perempuan dan anak-anak,” serunya.
Artinya, tegas Yohana, kekerasan di rumah tangga harus hilang, kekerasan di sekolah-sekolah juga harus hilang. Ini bisa terwujud di suatu daerah atau bangsa, bila kabupaten / kota layak anak di gerakkan terus dimulai dari desa, kecamatan dan kabupaten sampai pada provinsi.
“Kita selamatkan perempuan Indonesia kedepan, kita selamatkan anak  untuk mendapatkan generasi hebat  dan lebih hebat lagi dari sekarang,” ungkapnya.

Perempuan dan Anak Merupakan Aset Bangsa 
Sementara itu anak merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya. Begitu berharganya anak maka mereka harus dijaga dengan baik. Mangapa anak begitu berharga bagi sebuah bangsa? Anak adalah calon-calon generesi penerus yang pada masanya nanti akan menggantikan generasi sebelumnya. 
Di tangan merekalah kelak roda pembangunan akan dijalankan.  Indonesia sebagai negara yang visioner telah meletakkan pembangunan di bidang anak sebagai salah satu hal yang sangat penting dan strategis.  
Perempuan dan anak merupakan isu lintas sektor dan lintas bidang yang sangat strategis. Berhasil tidaknya pembangunan sebuah negara sangat tergantung pada kontribusi yang mereka berikan,”jelas Yembise. 
Berbagai peraturan nasional maupun internasional telah dilahirkan dan dijadikan landasan hukum untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak. 
Sebut saja Konvensi CEDAW sebuah peraturan dari PBB yang mengatur tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. 
Beijing Platform For Action

Kemudian muncul Beijing Platform for Action (Landasan Aksi Bejing) yang dihasilkan dari UN Women Conference tahun 1995 di Beijing. Landasan Aksi ini berhasil mengidentifikasi 12 area kritis perempuan (Women Critical Areas) yang sangat menghambat kemajuan kaum perempuan sehingga perlu berbagai upaya untuk mengatasinya. 
Ketentuan tersebut merupakan dua dari sekian banyak aturan internasional yang mengatur tentang hak-hak perempuan yang harus terus menerus diperjuangkan dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.  
Terkait dengan anak, dasar hukum penting yang melandasi pembangunan anak adalah Convention on the Rights of the Child (CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi  melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. 
Undang – Undang Perlindungan Anak
Tiga belas tahun kemudian,  Indonesia memiliki undang-undang yang cukup komprehensif yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah  dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Undang-undang ini merupakan payung hukum yang sangat kuat untuk menjamin hak anak dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi,  eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah, demi terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air,”harapnya  
Berbagai aturan hukum nasional yang mengatur tentang perempuan dan anak kemudian banyak bermunculan, seperti UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan  Orang (PTPPO), UU Perlindungan Anak, dan lain-lain. 
Peraturan-peraturan tersebut diciptakan untuk menjamin kesejahtaraan dan perlindungan perempuan dan anak.  Pertanyaan yang muncul kemudian adalah:  setelah lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka apakah perempuan dan anak sudah terjamin kehidupan dan tumbuh kembangnya, sudah dipenuhi hak-haknya, sudah terlepas dari diskrimasi, jauh dari berbagai kasus seperti kekerasan, bullying, trafficking, dan lain-lain? 

Jika dilihat dari kondisi dan situasi perempuan dan anak di Indonesia, kaum perempuan dan anak masih banyak mengalami kasus-kasus kekerasan. Menurut hasi survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) yang dilaksanakan oleh KPPPA bekerjasama dengan BPS diperoleh gambaran bahwa untuk perempuan antara lain adalah 1 dari 3 perempuan usia 15-64 mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka; 2 dari 11 perempuan yang pernah/sedang menikah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan selama hidup mereka; dan 2 dari 5 perempuan yang belum menikah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh selain pasangan selama hidup mereka,”terangnya.(E2)

Komentar

Baca Juga