MEDAN, Eksisnews.com – Sejumlah lembaga asing menyampaikan berbagai provokasi dalam upaya menghambat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru, Tapanuli Selatan. Masyarakat diminta mengabaikan provokasi itu, dan fokus pada fakta kepentingan masyarakat Sumut terkait energi itu.
Penolakan terkait provokasi asing itu itu sebelumnya disampaikan Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Yanto Santosa. Proyek tersebut dinilai sudah menerapkan mitigasi untuk mencegah kerusakan hutan dan menjaga kelestarian orangutan.
“Rencana pembangunan negara ini tidak boleh diatur oleh pihak lain,” kata Yanto sembari menyatakan pembangunan PLTA harus tetap berlanjut.
Pernyataan senada juga disampaikan Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafis. Dia mengatakan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batangtoru tidak boleh ditunda lagi. Hal ini karena kebutuhan listrik penjadi bagian yang sangat tinggi untuk mendukung investor agar menanamkan modalnya di Sumatera Utara.
“Kebutuhan kita untuk memiliki PLTA dengan kapasitas yang besar itu sudah sangat mendesak. Di luar negeri itu selalu disebut pasokan listrik kita kurang jadi investor tidak mau masuk,” katanya kepada wartawan di Medan, Senin (11/3/2019).
Politisi Demokrat ini menilai proyek pembangunan PLTA Batangtoru ini merupakan salah satu proyek penting yang digagas pemerintah untuk mengurangi upaya pembangkitan listrik dengan menggunakan bahan bakar yang berasal dari fosil seperti BBM. Karenanya itu ditengah berbagai isu yang dimunculkan untuk mencegah pembangunan tersebut, pemerintah harus tetap berjalan saja.
“Saya kira persoalan konservasi orangutan yang kini selalu diungkit itu, pemerintah juga sudah mengkaji konservasinya,” ujarnya.
Masih kata Muhri, saat ini juga banyak pihak yang menyebut listrik di Sumatera Utara dalam kondisi surplus. Data tersebut tidak salah, namun harus dipahami bahwa salah satu faktor yang membuatnya adalah Kapal pembangkit listrik atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) asal Turki yang disewa.
“Itu membebani APBN. Jadi perlu diingat juga bahwa jika kita terus menyewa tanpa memikirkan pembangunan pembangkit listrik, maka tentu itu tidak tepat juga,” ujarnya.
Dengan demikian, di tengah berbagai isu yang dimunculkan untuk menghentikan proyek tersebut Muhri menilai pemerintah harus tetap melakukan proses pembangunan.
Berbagai kritik yang dibangun oleh pihak-pihak yang ingin menggagalkan proyek tersebut dapat dianggap sebagai dinamika. Semacam upaya menjamin bahwa tidak ada yang dirugikan akibat pembangunan tersebut termasuk persoalan konservasi orangutan.(ENC-2)
Komentar