oleh

Kubu Wesly Marpaung Tegas, Musda Lanjutan BPD PHRI Sumut Tak Sah

-BISNIS-89 views

EKSISNEWS.COM, Medan – Kubu Wesly Marpaung secara tegas menyatakan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) lanjutan Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Sumatera Utara (Sumut) pada 12 Januari 2021 lalu dinilai tidak sah.

“Kenapa kami sebut tak sah, karena BPC nya menurut kita ilegal, padahal semuanya ada SK yang dikeluarkan BPP (Badan Pimpinan Pusat),” kata Wesly Marpaung, Jumat (15/1/2021).

Wesly yang dalam kesempatan itu didampingi Murniati Tobing Owner Luber Hotel, Jittar GM Miyana, Carles GM Griya, Riswan (IAGHM), Jaffar, Yange Sihombing dan Nasrun Lubis, mengatakan fakta yang terjadi  musda lanjutan yang justru tidak mengaktifkan BPC pemilik tanggal 15 Desember 2020 lalu, ditambah perubahan di musda lanjutan yang terkesan tidak lagi mengaktifkan atau melibatkan BPC setelah verifikasi yang terjadi member malah didorong dalam pemilihan.

“Untuk hak tersebut, kami akan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Medan, guna membatalkan hasil musda tersebut,” jelasnya.

Tidak hanya itu, kejanggalan lainnya, ucap Wesly, pimpinan sidang seharusnya berisi 5 orang, fakta terjadi hanya menyisakan  pegawai yang mengaku bingung ayas satu hakim dipersidangan.

“Perlu saya buka disini, bahwa ketidak hadiran empat nama dari pimpinan sidang  yang menyisakan satu orang. Dikarenakan putusan mereka saat itu juga, tidak setuju bila musda diteruskan,” ujarnya.

Adapun langkah selanjutnya, katanya, kubu Wesly akan melaporkan ke Kapolda Sumut, terkait laporan pertanggung jawaban keuangan selama periode 2015 – 2020.

Lebih lanjut, berdasarkan Musda sebelumnya, pada 15 Desember 2020 dihasilkan poting, diperoleh suara untuk 18 untuk Wesly, 13 untuk Deni S Wardana dan 1 suara untuk Lili.

Diperoleh sidang  wesly didukung deli serdang toba dan medan, mendapat skor 3 sedangkan kubu Deni S Wardana dengan skor sama.

Kemudian dibuat musda lanjutan, terangnya, ternyata musda diubah menjadi musyawarah anggota.”Ini tak sesuai musda, ini ilegal ini bukan musda, musda 12 Januari PHRI ilegal,” tandasnya.(ENC-2).

Komentar

Baca Juga