oleh

Labusel dan Madina Ditolak, untuk Labuhanbatu, MK Perintahkan PSU di 2 TPS

EKSISNEWS.COM, Medan – Permohonan tiga perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Provinsi Sumut telah diputus Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Kamis (3/6/2021). Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman yang dilaksanakan secara daring dan disiarkan secara langsung lewat akun sosial media MK, diputus bahwa permohonan PHP yang diajukan calon bupati dari Mandailing Natal (Madina) dan Labuhanbatu Selatan (Labusel) ditolak seluruhnya oleh majelis.

Sedangkan permohonan dari Labuhanbatu, majelis memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labuhanbatu untuk segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kabupaten tersebut.

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diucapkannya putusan Mahkamah ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang,” urai Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan yang digelar secara live di akun media sosial MK.

Atas putusan itu, Kordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi (Datin) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut Henry Sitinjak mengatakan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dan supervisi kesiapan pengawasan ke kabupaten Labuhan Batu, menyusul putusan MK tersebut.

“Ya, kami akan segera melakukan koordinasi dan supervisi ke Labuhan Batu sebagaimana amar putusan dari majelis Mahkamah Konstitusi. Termasuk tentunya melaporkan dan menunggu petunjuk Bawaslu RI atas ke tiga putusan ini ,” kata Henry.

Untuk Pemilihan Bupati Labusel dan Madina, lanjut Henry, maka tinggal menunggu tahapan penetapan Calon Terpilih oleh KPU setempat merujuk putusan MK.

Khusus pengawasan Labuhanbatu, kata Henry, maka selain mengkoordinasikan soal teknis pengawasan di Labuhanbatu, tentunya mengkoordinasikan tentang kesiapan anggaran dalam melakukan pengawasan PSU di dua TPS tersebut termasuk pengaktifan kembali jajaran pengawas di tingkat adhoc.

“Yang pasti Bawaslu Provinsi Sumut siap melaksanakan putusan MK dimaksud dengan melakukan supervisi dan koordinasi secara intensif pengawasan pelaksanaan PSU di dua TPS dimaksud,”ujarnya.(ENC-2)

 

Komentar

Baca Juga