oleh

Massa JMI Demo Soal Dugaan Pelanggaran Hukum di Kemenag Paluta

EKSISNEWS..COM, Medan – Puluhan massa yang tergabung dalam  Jaringan Mahasiswa Indonesia (JMI) berunjuk rasa ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara  (Kejatisu) dan Polda Sumatera Utara  (Polldasu) pada Jumat (05/03/2021).

Ucok Paluta yang menjadi orator aksi mengatakan, terciptanya sebuah pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan hal yang sangat dibutuhkan, guna membentuk negeri yang dapat melindungi segenap bangsa, selain dapat memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

“Dan sudah kita maklumi bersama bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif, efesien dan akuntabel, perlu adanya penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean governance) melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga kita dapat mewujudkan pelayanan yang lebih baik,” jelasnya.

Pada tahun 2011 kata Ucok Paluta, pemerintah menggulirkan kebijakan reformasi birokrasi yang wajib di terapkan di semua kementerian , lembaga negara maupun instansi unit kerja  pemerintah baik pusat dan daerah.

“Tapi sayang nya Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara, kita lihat dilapangan jauh dari reformasi birokrasi hal ini ditandai  dengan  dengan informasi yang berkembang dan inspestigasi yang kami lakukan di lapangan bahwa adanya kegiatan yang dilakukan oleh pejabat Kemenag Padang  Lawas Utara yang kami duga mengarah pada tindakan pelanggaran hukum,” ujarnya

Diketahui bahwa adanya dugaan pengutipan pada penerimaan SK CPNS dilingkungan Kemenag Paluta sejumlah dua juta/orang, adanya dugaan rotasi kepala madrasah yang tidak berdasarkan kinerja tetapi berdasarkan uang setoran kepala madrasah hingga ratusan juta rupiah, dugaan pengutipan perpanjangan biaya SK honorer setiap tahunnya, adanya dugaan pengutipan disetiap pencairan honor penyuluhan hingga dua ratus ribu/orang.

“Untuk kepastian hukum dalam bernegara, dan merujuk pada peraturan Presiden RI nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar, UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan sebagai warning alaram bagi pemerintah,” ujarnya.

Para mahasiswa meminta Kepala Kantor Wilayah kementerian Agama  Sumatera Utara agar memanggil dan memeriksa kepala Kemenag Padang Lawas Utara  Drs. H.Permohonan yang di duga menyalah gunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.

“Kami meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar memanggil dan memeriksa Kepala Kemenag Padang Lawas Utara  Drs.H.Permohonan yang di duga melakukan tindakan pungutan liar di lingkungan Kemenag Padang Lawas Utara.

Kami  juga meminta Polda Sumatera Utara agar memanggil dan memeriksa Kepala  Kantor  Kemenag Padang Lawas Utara Drs. H. permohonan yang diduga melakukan tindakan pungutan liar di lingkungan  Kemenag Padang Lawas Utara,” pungkasnya. (ENC-1)

Komentar

Baca Juga