oleh

Pemprov Sumut Sebut Ada 14 Kabupaten Kota Habis Masa Tugas Pada 17 Februari 2021

EKSISNEWS.COM, Medan – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyebutkan dari total 23 kabupaten / kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak  9 Desember 2020, ada sebanyak 14 kabupaten/kota yang kepala daerahnya bakal habis masa tugasnya pada 17 Februari 2021. Sedangkan sisanya periodesasi baru akan selesai pada April 2021 mendatang.

Sementara dari 14 daerah yang akan habis masa pemerintahan kepala daerahnya, tujuh di antaranya masih menjalani sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilkada.

“Kita di Sumut ada 23 kabupaten/kota yang laksanakan Pilkada. Jadi untuk mengantisipasi tanggal 17 Februari nanti ada 14 kabupaten/kota yang berakhir. Karena di antara 14 itu, ada 7 yang masih melaksanakan gugatan di MK. Jadi 7 lagi tidak ada gugatan,” kata Kepala Bagian (Kabag) Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerahn Sumut, Ahmad Rasyid Ritonga, Jumat (29/1/2021).

Dijelaskan Rasyid, adapun 14 daerah yang periodesasi kepala daerahnya akan habis pada Februari yakni Medan, Binjai, Serdangbedagai, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Tapanuli Selatan, Sibolga, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir dan Pakpak Bharat.

Sedangkan tujuh daerah yang berakhir di MK yakni Medan, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Tapanuli Selatan dan Samosir.

Maka, lanjut Rasyid, untuk mengantisipasi apabila tujuh daerah yang masih menjalani sidang MK ketika periodesasi pemerintahan di daerah dimaksud berakhir, maka Pemprov Sumut telah menyiapkan dua opsi.

“Pertama kalau pelantikan kurang dari 30 hari, maka akan ditunjuk pelaksana harian (plh) dari sekda setempat. Kemudian kalau kemungkinan lewat dari 30 hari kerja, maka akan ditunjuk Pj dari pemprov atau pemerintah pusat yang berasal dari eselon II,” jelasnya.

Di samping itu, Pemprov Sumut juga telah beberapa kali mengirimkan surat edaran, berupa persiapan sidang paripurna di daerah masing-masing, baik penetapan pemberhentian jabatan maupun, penetapan pengusulan pengangkatan kepala daerah terpilih.

Namun sebelum ada putusan dari MK baik tetap ataupun putusan sela. KPU belum bisa menetapkan kepala daerah terpilih. Sebab sesuai mekanisme tahapan pelantikan kepala daerah dimulai dari ketika KPU di kabupaten/kota melakukan penetapan calon terpilih.

Lalu KPU tersebut menyerahkan ke DPRD kabupaten/kota untuk selanjutnya digelar paripurna.

Hasil dari sidang paripurna DPRD setempat, kemudian diserahkan ke Pemprov Sumut untuk diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dari sejumlah daerah yang bakal habis periodesasi kepala daerahnya, baru DPRD Sibolga dan DPRD Toba yang melaksanakan hal di atas.”Pemkab dan Pemko di daerah, mereka tetap berkoordinasi dengan kita. Yang masuk ke kami masih Sibolga dan Toba, yang lain masih dalam proses paripurana di DPRD,” pungkasnya.(ENC-2)

Komentar

Baca Juga