oleh

PN Medan Segera Putuskan Gugatan Citizen Lawsuit Terhadap Lapangan Merdeka

-HUKRIM-15 views

EKSISNEWS.COM, Medan – Momentum bersejarah bagi seluruh warga Kota Medan, terkait putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu besok  (14/7/2021) atas gugatan warga negara (citizen lawsuit) kepada Walikota Medan terhadap Lapangan Merdeka Medan (LMM) yang ditetapkan menjadi cagar budaya dan mengembalikan luasnya ke semula sekitar 4,854 hektare.

Gugatan tersebut sebelumnya dimohonkan oleh Tim 7 Medan dikoordinatori Usman Pelly dan kawan-kawan dari Koalisi Masyarakat Sipil Medan-Sumatera Utara (KMS M-SU) Peduli Lapangan Merdeka.

Menurut Koordinator KMS M-SU mewakili Tim 7 Medan Menggugat, Miduk Hutabarat, pernyataan Walikota Medan, Bobby Nasution terkait pengembalian fungsi LMM berhubungan dengan kepastian iklim investasi adalah normatif.

“Benar dan setuju bahwa harus ada kepastian hukum bagi para investor yang sudah dan yang akan berinvestasi di kota ini. Tetapi juga sama pentingnya supaya hal itu tidak mengangkangi regulasi yang sudah ada. Karena bila itu terjadi, tentu indikatif sudah perbuatan melawan hukum,” katanya kepada wartawan, Selasa (13/7/2021), merespon tanggapan walikota jelang sidang putusan terkait LMM tersebut.

Bersamaan dengan kepastian investasi bagi investor, hemat Miduk, supaya walikota juga bersikap adil kepada warga yang rindu mendapatkan kepastian hukum perlindungan atas objek/bangunan/lingkungan dan/atau kawasan yang indikatif cagar budaya (CB).

Menurut saksi ahli arkeologi, kata Miduk, LMM itu sudah indikatif cagar budaya, tentu kewajiban walikota untuk menetapkannya sebagai CB sehingga benar-benar ada kepastian perlindungan oleh Perda (peraturan daerah) dan Perwal (peraturan walikota) yang telah diterbitkan sebagai amanat Undang-undang CB.

“Dan perlu sama-sama kita ingat, LMM bukan saja cagar budaya, karena menurut Perda No.13/2011 tentang RTRW, LMM itu ruang terbuka nonhijau (RTNH) kota. Artinya, LMM juga mempunyai fungsi penyeimbang ekologis ruang kota secara intrinsik dan ektrinsik. Tentu kewajiban pemerintah untuk menyediakan RTH 20 persen dari 30 persen sesuai ketentuan dalam RTRW Kota tahun berapa akan terpenuhi,” terangnya.

Sementara RTH di Medan, sebutnya, masih di bawah sembilan persen dari 20 persen kewajiban pemerintah seperti yang diamanatkan UU penataan ruang. Tentu ada korelasinya kenapa Medan sensitif tergenang/banjir jika hujan datang.

“Artinya warga Medan perlu kepastian hukum untuk tidak mengalami banjir yang berkesinambungan tinggal di kota ini. Warga juga perlu kepastian terpenuhinya total 30 persen RTH kota ini. Yang ada saja masih kurang, kok masih saja digerogoti,” kata aktivis lingkungan hidup ini.

“Kepastian investasi oke, tetapi tidak bisa menjadi mantra yang berdiri sendiri. Kepastian hukum publik juga adalah kebutuhan warga Medan. Kepastian investasi adalah kebutuhan pengusaha. Kepastian hukum tata ruang dan cagar budaya adalah kebutuhan yang sama bagi seluruh warga kota. Walikota dan DPRD berkewajiban untuk menghadirkan kepastian itu bersama-sama,” sambung Miduk.

Di samping itu pihaknya menilai, jawaban menantu Presiden Joko Widodo soal informasi perkembangan sidang, sepertinya ia kurang mengikuti atau memonitor proses gugatan yang dilakukan warga sejak 10 November 2020 di PN Medan.

“Pantas selama proses persidangan Walikota Medan tidak pernah datang menghadiri sidang. Hanya diwakili Bagian Hukum dan kuasa hukum walikota saja. Padahal yang mulia majelis hakim, sebelum proses persidangan mendengar saksi ahli, sudah pernah menyampaikan kepada kuasa pendamping walikota supaya beliau menyampaikan langsung proses persidangan kepada bapak walikota. Terlepas dari itu semua, semoga apa yang disampaikan Pak Bobby Nasution ke kawan-kawan media, bisa didengar oleh yang mulia majelis hakim sebelum sidang putusan Rabu besok,” pungkasnya.

Walikota Bobby Nasution sebelumnya mengaku bahwa pihaknya memilki rencana besar untuk mengembalikan fungsi awal dari LMM yakni, lapangan murni dan RTH.

Ia menginginkan agar LMM dikembalikan fungsinya sebagai lapangan seutuhnya, atau tidak lagi sebagai tempat berdirinya Merdeka Walk seperti saat ini.

“Saya untuk itu (jadwal putusan pengadilannya) belum monitor ya. Namun rencana besar kita, memang Lapangan Merdeka ini sudah selayaknya kembali seperti dulunya kala, menjadi lapangan, menjadi RTH,” ujarnya, Senin (12/7).

Namun, kata Bobby, Pemko Medan tidak mau investasi di kota ini menjadi terganggu karena hal itu. Sebab bila LMM memang harus ‘disterilkan’ dalam waktu dekat, maka pihaknya harus mempersiapkan lokasi yang sama baiknya untuk para investor di Merdeka Walk.

“Nah ini yang perlu kami pikirkan, karena di situ tempat berinvestasi. Akan kami siapkan tempatnya juga, walaupun masa kontraknya sebenarnya hampir habis 4 tahun lagi. Namun ini harus kita pikirkan, karena orang investasi itu butuh kepastian,” ujarnya.(ENC-2)

Komentar

Baca Juga