oleh

Rugikan Rakyat dan Main Hakim Sendiri, Polisi Harus Proses Hukum Pengaduan Pensiunan dan Cabut Rekomendasi Kota Deli Megapolitan

EKSISNEWS.COM, Deli Serdang – Terkait kasus laporan pensiunan PTPN 2 dan laporan serta gugatan Warga yang dihancurkan rumahnya pihak Satpol PP Deli Serdang bersama–sama dengan Pihak PTPN 2 pada tanggal 25 Nopember 2021 kemarin. Ada beberapa hal hak hukum warga yang diabaikan.

Hal tersebut dikatakan juru Bmbicara Yasmar Kesultanan Deli dan Ketua Formas PKD Deli Serdang, Fadli Kaukibi SH.CN kepada para awak media, Senin (10/01/2022).

Faldli mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi hak hukum warga yang di abaikan, mari kita cermati konteks hukum dalam kasus ini.

Pertama Pihak Satpol PP Deli Serdang tidak teliti mengidentifikasi bangunan itu apa betul seluruhnya adalah Milik PTPN 2. Kedua Mengenai Alas Hak Tanah itu apa betul HGU 111 PTPN 2 dan tentunya bisa di konfirmasi pihak Satpol PP Deli Serdang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, apa tidak di cheking kebenaran keotentikan klaim Milik atau klaim HGU 111 pihak PTPN 2 oleh Pihak Satpol PP Deli Serdang.

Ketiga, bahwa pihak Satpol PP Deli Serdang juga mengapa tidak mengidentifikasi klaim warga masyarakat yang juga sudah terdata di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan Telah membayar Pajak Bumi Bangunan yang juga menjadi PAD Deli Serdang.

Keempat jika atas dasar rekom Bupati Deli Serdang 700 Hektar kepada PT. CPTR maka sejak dulu sampai hari ini belum pernah ada Peraturan Menteri Agaria/ Badan Pertanahan Nasional membuat ketentuan Bupati boleh memberikan Izin Lokasi/Izin Peruntukan atau terserah namanya Izin Hantu Blaulah itu tidak pernah membuat ketentuan memberi izin pada Bupati boleh diatas 400 hektar lebih…Apalagi 700 hektar, 8000 atau 14000 hektar.

Kelima okelah lalu pakai dalih HGU 111, Apa sudah di identifikasi sesuai Peraturan Pelaksana PP 24 Tahun 1997 ke otentikannya dan pasal 1868 BW.

“Sebagai wakil rakyat seharusnya bisa mengantisipasi atas Rekom Bupati Deli Serdang yang kebablasan merekom mengangkangi yang di atur Ketentuan Menteri Agraria/Kepala BPN.

Sayangnya Pihak Komisi I DPRD Deli Serdang yang sudah terekspose di Media dalam RDP ternyata Tak Mampu Mempreauser sesuai konteks hukum agar Pihak Perusahaan memberikan Hak Warga bukan Tali asih Alakadarnya, karena Tali Asih itu kamuflase dalam mengabaikan Hak Warga,” jelas Fadli Kaukibi.

Dipriode kedua Jokowi kata Fadli rakyat sudah litak kena prokes, litak vaksin, litak PPKM, litak syarat PCR, pangan material naik lalu dI Hancuri Huniannya.

“Cocok enggak menurut kalian itu..?? Saya yakin pada Kapoldasu penanggujawab dan pihak penghancuran itu di proses hukum.. jika tidak..? Berdoalah banyak banyak..ha ha ha,” sebut Fadli lagi.

Fadli Kaukibi juga menjelaskan bahwa Komisi I DPRD Deli Serdang seharusnya menginisiasi Pencabutan Rekom Bupati Deli Serdang pada PT. CPTR serta menginisiati agar Kapoldasu memproses hukum laporan atas peristiwa itu.

“Kita selalu dengar NKRI harga mati, Pancasila sebagai Azas Hukum.. Maka Pelaku Penghancuran itu Haruslah di proses hukum, karena Penghancuran itu menginjak-nginjak nilai nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan.

Jangan kamu katakan Pancasila masih ada di negri ini jika menghancurkan bangunan warga bisa Terbebas dari Hukum,” ungkap Fadli.

Berarti negri ini tidak ada lagi Equality before the law artinya negeri ini sudah macam fasis dan cartel.

“Mudah mudahan laporan warga di proses jajaran Kapoldasu. Diakhir priode Jokowi kita masih berharap POLRI penjaga pintu hukum bisa berbuat yang terbaik, jika hukum ambruk maka itu pertanda Pancasila akan Ambruk,” cetus Fadli.

Lanjut Fadli menjelaskan lagi bahwa berdasarkan 5 hal tersebut sangat mudah terlihat Pihak Satpol PP Deli Serdang yang bersama sama menghancurkan Rumah Warga serta Pihak PTPN 2 serta Bupati Deli Serdang yang merekom PT. CPTR bertindak mengabaikan aspek aspek hukum, serta aspek sosial, politik dan ketahanan nasional.

“Bupati Deli Serdang harus cabut rekomendasi 700 hektar pada PT CPTR, Karena merugikan rakyat dan membahayakan dari aspek politik dan kelangsungan hidup bangsa serta hankamnas. (ENC-1)

Komentar

Baca Juga