Terkait Pemberitaan Hoax RP ‘Calo Proyek dan Oknum Pegawai’ IKRAR Angkat Bicara Harist Lubis : Ambil Berkas Kok Dikatakan Calo

EKSISNEWS.COM, Medan – Ramainya pemberitaan di beberapa media online dan dishare (membagikan informasi) ke media sosial belakangan ini, membuat Ketua Keluarga Besar Ikatan Kekeluargaan Antar Rekanan (IKRAR) Harist Lubis SE angkat bicara.

“Ngambil berkas kok dikatakan calo” tegas H Harist SE Lubis Ketua Keluarga Besar IKRAR didampingi Sekretaris Syahril melalui Zoom Sabtu (5/9/2026).

Dikatakan Harist Lubis, selain bukan ‘calo’ RP (Rivai Parinduri) juga bukan pegawai seperti yang ramai diberitakan.

“Sepengetahuan kami Ia (RP) adalah seorang ketua forum wartawan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Medan makanya saya terkejut baca berita kok dikatakan ‘calo dan oknum pegawai, ini jelas berita hoax,”ujar Harist.

Selain itu lanjut Harist, Ia (RP) juga menjabat Wakil Ketua Persaruan Wartawan Indoneaia (PWI) Sumatera Utara (Sumut), yang memiliki integritas dan mampu menjalin hubungan komunikasi dengan baik di internal BUMD tempat Ia bertugas maupun eksternal.

Menurut Harist berkas yang diambil RP tersebut, hingga berita ini diturunkan proyeknya belum ada dikerjakan masih dalam proses administrasi.

“Proyeknya saja belum berjalan masih proses administrasi kok dikatakan ‘calo proyek’ inikan fitnah,”ungkap Harist.

Oleh karena itu, Harist meminta kepada jurnalis media online agar tetap menjalankan kode etik jurnalistik dalam membuat berita seperti melakukan konfirmasi untuk mengumpulkan informasi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan sebelum dituangkan ke dalam berita.

“Saya harapkan kawan – kawan jurnalis sebelum menuliskan berita harus konfirmasi sesuai kode etik jurnalistik agar tidak terjadi fitnah karena dosanya sangat besar,”ujar mantan aktifitis
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Muhammadiyah Sumut itu.

Ditempat terpisah Ahli Pers Dewan Pers di Sumatera Utara (Sumut) Rizal R Surya ketika dimintai pendapatnya terkait penyelesaian persoalan ini menyarankan agar dilaporkan ke Dewan Pers.

“Sebaiknya persoalan seperti ini dilaporkan saja ke Dewan Pers,”ujar Rizal. (ENC-1)