oleh

Usaha Batu Bara di Indonesia, antara Berkah atau Pasrah?

-Nasional-62 views

EKSISNEWS.COM, Jakarta – Seperti yang kita ketahui, Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan pada tahun 2020, persentase peningkatan jumlah Indonesia menyentuh 1,25% dalam rentang tahun 2010 hingga 2020.

Terdapat kemungkinan jumlah penduduk Indonesia bertambah sebanyak kurang lebih 3 juta penduduk setiap tahunnya. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, Databoks juga mengeluarkan data yang menyebutkan bahwa konsumsi rumah tangga penduduk Indonesia meningkat sebanyak 5,93% pada kuartal II tahun 2021, mencakup penggunaan listrik, internet, dan lainnya.

Hal ini tentu mendorong pemerintah maupun pihak terkait untuk semakin banyak mempergunakan sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Batu bara salah satunya. Batu bara merupakan energi yang dijadikan sebagai cadangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak. Jika kita melihat sejarah, pada tahun 2000-an, batu bara menjadi sumber daya cadangan baru yang dijual dengan harga yang cukup tinggi, proses ekstraksi yang mudah, dan persyaratan-persyaratan infrastruktur yang lebih murah dibandingkan dengan sumber daya yang lain.

Namun, seiring berjalannya waktu Pemerintah Indonesia menjadikan batu bara menjadi energi yang esensial, bukan lagi sebagai energi cadangan. Hal ini ini dikarenakan pemerintah melihat kebutuhan yang tinggi terhadap energi batu bara di industri dan juga rumah tangga.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan produksi batu bara Indonesia mencapai 610 juta ton di tahun 2021. Proyeksi tersebut ditargetkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan domestik dan juga luar negeri, khususnya Cina. Namun, jika tindakan eksploitasi sumber daya alam batu bara ini terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia maupun perusahaan tambang, tentu saja jumlah cadangan batu bara di Indonesia akan semakin menipis dan habis dalam waktu dekat.

Menurut Yudiartono, dkk (2018), cadangan batu bara Indonesia pada tahun 2016 berjumlah sebesar 28 juta ton dan akan diperkirakan habis dalam 68 tahun lagi. Dalam kasus ini, maka perlu ditinjau lebih dalam lagi terkait dengan dampak dari praktik pertambangan yang dilakukan menggunakan kacamata dari moralitas.

Apa itu Moralitas?

Menurut Poespoprodjo (1999: 188), moralitas didefinisikan sebagai kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup tentang baik buruknya perbuatan manusia. Dalam hal ini, Magnis-Suseno (1995) membagi tiga prinsip dasar dari moral, yaitu bersikap baik, berkeadilan, dan hormat terhadap diri sendiri. Dengan begitu, segala sesuatu yang tidak memenuhi ketiga prinsip tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak bermoral.

Dampak Praktik Usaha Batu Bara di Indonesia

Berlimpahnya sumber daya mineral di Indonesia menjadikan negara penghasil batu bara terbesar keempat di dunia. Hal ini menjadikan potensi bagi Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pernyataan ini menjadi sangat relevan karena batu bara telah menjadi salah satu sumber pendapatan yang dominan terhadap negara. Menurut data dari Kementerian ESDM, sampai kuartal ketiga tahun 2021, batu bara menghasilkan PNBP sebesar 49,7 triliun rupiah dari target 39,1 triliun rupiah. Catatan ini menunjukkan bahwa mineral dan batu bara merupakan salah satu komoditas yang menjadi stimulus perekonomian negara terbesar di Indonesia.

Namun begitu, ternyata ada banyak sekali dampak buruk yang dihasilkan jika produksi batu bara dilakukan secara massal dan terus-menerus, yaitu adanya konflik sosial yang terjadi. Umumnya, konflik sosial dapat terjadi karena ada satu penyebab utama, yaitu adanya perebutan lahan. Contohnya, di Desa Mulawarman, banyak lahan masyarakat yang diambil oleh pelaku usaha tambang dan membuat para masyarakat harus bersikeras untuk mempertahankan lahannya. Mirisnya, tidak sedikit masyarakat Desa Mulawarman harus berbagi lahan dengan sesama masyarakat. Dari kasus Desa Mulawarman, konflik sosial ini telah melanggar prinsip kedua dari moral, yaitu keadilan, sehingga para masyarakat tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan sosial dan ekonomi karena lahan mereka banyak yang diambil.

Dampak lain juga datang dari aspek lingkungan. Akibat dari dekatnya praktik usaha tambang dengan permukiman masyarakat, proses penambangan menyebabkan adanya pergeseran tanah yang mengganggu aktivitas masyarakat. Pada November 2018, di Kabupaten Kartanegara, ada setidaknya terdapat 5 rumah hancur, 11 lainnya rusak dan jalan utama amblas akibat aktivitas pertambangan yang terlalu dekat dengan pemukiman dan fasilitas umum. Selain itu, diantara tahun 2011 hingga 2018, setidaknya terdapat 32 jiwa tidak terselamatkan karena tenggelam di lubang bekas galian tambang di Kalimantan Timur (Watchdoc : 2019).

Dari kasus-kasus diatas, praktik usaha tambang menunjukkan adanya sisi lain dari banyaknya keuntungan yang dihasilkan dari usaha batu bara. Semua dampak negatif tersebut sudah jelas melanggar prinsip dari moral, yaitu tidak menyampingkan perbuatan baik karena praktik pertambangan yang buruk, berbuat tidak adil terhadap masyarakat sekitar, dan juga tidak menghormati masyarakat yang tinggal di daerah sekitar tambang.

Padahal, pemanfaatan sumber daya alam sudah diatur pada UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dilihat dari ayat tersebut, seharusnya semua pihak yang terlibat dalam proses pertambangan batu bara dapat merasakan kemakmuran yang sama, tidak selalu mengenai materi, namun juga mengenai keamanan, kesejahteraan, dan keberlanjutan kehidupan seluruh masyarakat.

Bagaimana Seharusnya Praktik Pertambangan Dilakukan?

Dari banyaknya dampak yang dihasilkan akibat dari praktik pertambangan batu bara terhadap lingkungan alam dan masyarakat sekitar, sudah seharusnya perusahaan tambang di Indonesia menerapkan aspek-aspek dari good mining practice (GMP). Sederhananya, GMP merupakan seluruh aturan dan kaidah terkait praktik pertambangan agar dalam prosesnya dapat berjalan secara baik dan bijaksana. Ada beberapa aspek dari GMP yang juga diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009, yaitu

Aspek Perizinan dan Legalitas Perusahaan Tambang;

Sistem Eksplorasi, Studi Kelayakan, Eksploitasi, dan Pengolahan Bahan Galian yang Baik dan Terencana;

a. Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) :Aspek Lingkungan Hidup;

b. Aspek Hak Asasi Manusia atau Hak-Hak Masyarakat Sekitar;

c. Aspek Penutupan Tambang atau Pasca Tambang yang Berkelanjutan.

Jika semua aspek tersebut dijalankan oleh perusahaan tambang dengan benar, artinya perusahaan sudah sadar akan pentingnya moral yang baik bagi semua. Artinya, dengan menjalankan aspek-aspek GMP, pihak yang menambang batu bara sudah menerapkan tiga prinsip dari moral, yaitu bersikap baik karena melakukan praktik pertambangan sesuai dengan aturan yang jelas, bersikap adil terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, dan juga hormat terhadap diri sendiri dan orang lain karena sudah menempatkan diri sendiri terhadap apa yang menjadi kehendak orang lain. Tanpa adanya GMP, masyarakat dan lingkungan alam yang berada di daerah pertambangan akan dirugikan dalam jangka pendek, maupun panjang.(ENC)

Penulis:

Haykal Yogaswara, M. Faris Afif Al Faisal dan Raditya Dzaki Saputra

Mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

Sumber foto: unsplash.com

Komentar

Baca Juga