EKSISNEWS.COM, Medan – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyebutkan bahwa sistem pengawetan seperti pada produk cabai (cabe), dinilai bisa mengatasi resiko terhadap gejolak harga (naik) yang sewaktu-waktu terjadi.
“Di negara-negara maju, mereka sudah bisa melakukan pengawetan seperti pada produk cabe, ketika terjadi kenaikan harga yang cukup tajam, masyarakatnya sudah dapat mengantisipasi itu,” ujar Ibrahim Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut, Senin (27/6/2022) dalam kegiatan bincang bareng media (BBM) di lantai 7 Kantor Perwakilan BI Sumut Jalan Balaikota Medan.
Diketahui, gejolak harga pada beberapa produk bahan pokok itu, telah terjadi sejak memasuki bulan Maret 2022 dengan inflasi sudah berada di 3,26 % selanjutnya naik pada April 2022 (saat memasuki bulan Ramadhan) sebesar 3, 63 % dan terus bergejolak hingga Idul Fitri menembus 4,18 %.
“Memang komoditas minyak goreng menjadi faktor utama pembentukan inflasi itu di Sumut,” jelasnya.
Setelah itu, ungkapnya, perlahan komoditas minyak goreng sudah dapat mereda (harga mulai menurun). Namun, disaat itu juga produk cabai kemudian meningkat harganya, dibeberapa daerah ada yang mencapai Rp90 ribu, bahkan ada yang sampai Rp100 ribu.
“Jadi, saran kami galakkan lah sistem pengawetan cabe tadi mulai dari Kementerian sampai ke dinas-dinas (OPD), bahwa kita sebaiknya sudah mulai merubah kebiasaan kecil, agar tak terganggu oleh faktor musiman,” katanya.
Artinya apa ? paparnya, ketika panen besar produknya dapat disimpan, untuk selanjutnya digunakan pada saat diluar panen.
“Itu adalah konsep-konsepnya, dan salah satu negara yang menjalani itu adalah Singapura, melalui ketahanan pangannya,” sebutnya.
Lebih lanjut, disanpaikan Ibrahim, terkait inflasi secara umum, perekonomian global terus diwarnai dengan meningkatnya inflasi di tengah pertumbuhan, yang diprakirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya.
Berlanjutnya ketegangan geopolitik yang disertai dengan pengenaan sanksi yang lebih luas, kebijakan zero Covid-19 di Tiongkok, normalisasi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, menahan perbaikan gangguan rantai pasokan dan berdampak pada peningkatan ketidakpastian global.
Gangguan dari sisi suplai tersebut juga disertai dengan meluasnya kebijakan proteksionisme terutama pangan oleh berbagai negara, mendorong tingginya harga komoditas global yang berdampak pada peningkatan tekanan inflasi global.
Peningkatan permintaan domestik di tengah tetap positifnya kinerja ekspor menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik yang diprakirakan tetap berada pada kisaran 4,5-5,3% pada 2022.
Perkembangan tersebut tercermin dari berbagai indikator seperti mobilitas masyarakat dan hasil survei Bank Indonesia terkini yang menunjukkan berlanjutnya perbaikan permintaan domestik.
Kinerja ekspor juga tetap kuat, di tengah risiko tertahannya permintaan akibat perlambatan perekonomian global. Di sisi lain, tekanan inflasi yang terus meningkat didorong oleh kenaikan harga energi dan pangan global, perlu terus diwaspadai.
Sejalan dengan perkembangan nasional, pemulihan ekonomi Sumatera Utara juga diprakirakan terus berlanjut. Beberapa indikator ekonomi terkini terus menunjukkan perbaikan dan mengindikasikan perekonomian yang tetap tumbuh.
Pulihnya ekonomi di Sumatera Utara tercermin pada meningkatnya mobilitas yang dapat mendorong konsumsi masyarakat. Perkembangan tersebut juga terkonfirmasi melalui peningkatan keyakinan konsumen dan indeks penjualan riil. Hasil liaison Bank Indonesia terhadap pelaku usaha juga mengkonfirmasi akan adanya peningkatan permintaan domestik maupun ekspor.
Kinerja penyaluran kredit dari perbankan juga terus mencatatkan pertumbuhan positif disertai dengan risiko kredit yang kian membaik. Perekonomian Sumatera Utara tahun 2022 diprakirakan tetap tumbuh lebih tinggi dari 2021 dengan kisaran 3,5-4,3%, sejalan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Inflasi tahunan Sumatera Utara pada Mei 2022 meningkat sebesar 4,18% (yoy), lebih tinggi dari April yang sebesar 3,63% (yoy) dan berada di atas rentang target inflasi nasional 3±1%. Komoditas minyak goreng menjadi faktor utama pembentukan inflasi pada Mei 2022, disebabkan oleh masih tingginya harga minyak goreng curah di pasar yang belum sesuai dengan HET dan belum normalnya pasokan yang tersedia.
Pada Juni 2022, inflasi Sumatera Utara, baik secara bulanan maupun tahunan diprakirakan masih mengalami tekanan inflasi yang cukup tinggi dibandingkan bulan sebelumnya.
Kondisi masih tingginya curah hujan dan peningkatan sifat hujan di bulan Juni diprakirakan komoditas aneka cabai dan bawang merah akan mengalami gangguan produksi, harga pupuk dan pakan ternak yang masih tinggi, serta tarif angkutan udara yang diprakirakan masih tinggi seiring mobilitas masyarakat dan perkembangan harga avtur dunia.
Secara keseluruhan tahun 2022, inflasi Sumatera Utara diprakirakan akan lebih tinggi dari tahun 2021, dan berpotensi berada di atas rentang target inflasi nasional. Peningkatan inflasi didorong oleh membaiknya pendapatan masyarakat seiring dengan kian pulihnya perekonomian, berlanjutnya konflik geopolitik, kebijakan zero covid di Tiongkok, kenaikan harga energi dan pangan global, kebijakan proteksionisme pangan beberapa negara, serta faktor gangguan cuaca.
Oleh karena itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu melaksanakan kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi tekanan inflasi khususnya pada kelompok bahan makanan, melalui upaya keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, peningkatan produksi bahan makanan, dan kelancaran distribusi. Bank Indonesia bersama TPID terus menghimbau masyarakat untuk melakukan belanja secara bijak sesuai dengan kebutuhan.
Dalam kebijakan sistem pembayaran, Bank Indonesia terus mendorong efisiensi biaya dan aktivitas ekonomi masyarakat, serta memudahkan transaksi keuangan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dengan memperpanjang kebijakan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari Bank ke nasabah sampai dengan 31 Desember 2022.
Kantor Perwakilan BI Sumut, melalui Nasrullah juga menyampaikan, terus melakukan berbagai upaya perluasan implementasi QRIS dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Sumatera Utara. Upaya sosialisasi dan edukasi QRIS menjadi langkah yang terus diupayakan guna mendorong peningkatan literasi dan akseptasi masyarakat terhadap QRIS.
Implementasi dan akseptasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) juga terus diakselerasi, diantaranya melalui fasilitasi dan advisory penyusunan roadmap TP2DD, sosialisasi kepada masyarakat serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ETPD. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan dapat turut mendorong optimalisasi belanja dan penerimaan daerah di tengah upaya pemulihan ekonomi yang terus berlanjut.
Bank Indonesia juga senantiasa mendorong pengembangan industri dan pariwisata halal serta ekonomi syariah. Bank Indonesia telah bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penyelenggaraan Kongres Halal Internasional 2022 guna mendorong akselerasi pencanangan Indonesia menjadi Pusat Industri Produk Halal Indonesia Tahun 2024.
KPwBI Provinsi Sumatera Utara juga akan menyelenggarakan Road to Fesyar guna mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Utara.
Kegiatan Road to Fesyar sendiri akan berisi berbagai kegiatan seperti pameran, perlombaan hingga business matching UMKM yang diharapkan juga dapat memperkuat upaya pemulihan ekonomi.(ENC-2).
Komentar