MEDAN, Eksisnews.com – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut mendesak agar tidak ada kriminalisasi yang dilakukan pada siapa pun menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres). Mengusik keluarga H. Anif sama dengan memicu reaksi masyarakat.
Hal itu dikatakan Ketua KNPI (Sumut), Sugiat Santoso, Jumat (1/2/2019). Sugiat mengatakan, keluarga H. Anif dikenal sebagai pengusaha Pribumi yang sudah banyak membantu masyarakat. Mulai dari membantu pembangunan dibidang pendidikan, pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pesantren pesantren dan membantu kegiatan sosial keagamaan lainnya. Bahkan sejak tahun 2000-an, keluarga ini juga konsisten melaksanakan program bersih Masjid di hampir seluruh kab/kota Se Sumut. Ada ribuan masjid yang sudah mendapat program ini.
“Jadi jika ada pihak pihak yang coba mengusik keluarga H. Anif, maka itu sama halnya dengan mengganggu ketentraman dan mengusik masyarakat Sumut khususnya umat Islam,” tandasnya
Sugiat mengatakan, situasi politik di Sumut yang awalnya sudah sangat kondusif menjelang Pilpres, kini situasi kondusif itu berpotensi memanas pasca di tetapkannya Dodi Shah sebagai tersangka dalam kasus alih fungsi hutan lindung.
Sugiat menilai, kasus yang menimpa Dody Shah tersebut dinilai aneh dan terkesan dicari cari kesalahan. Terlebih kasus ini baru muncul pasca berakhir nya Pilgubsu dan muncul menjelang Pilpres. Sugiat menjelaskan, perkebunan itu sudah ada sejak 1980 an, dan mengapa sekarang baru dipermasalahkan. Menurutnya, letak perkebunan PT. Alam itu juga dikelilingi oleh perusahaan perkebunan swasta lainnya, artinya PT. Alam itu berada di tengah tengah kebun swasta lain.
“Bahkan juga banyak perkampungan warga yang sudah terbangun ramai puluhan tahun lamanya di sekitar area perkebunan, lalu mengapa PT. Alam nya saja yang diperiksa, dan bagaimana dengan perkebunan swasta lainnya yang berada disekeliling PT. Alam tersebut,” tandasnya.
Menurut Sugiat, berdasarkan logika sederhana, jika ada area perkebunan PT. ALAM yang dituduhkan sebagai bagian dari kawasan hutan lindung, lalu bagaimana status perkebunan swasta lainnya yang mengelilingi kawasan perkebunan PT ALAM tersebut?. Lalu bagaimana juga status kampung-kampung warga dengan perkebunan inti rakyatnya yang juga masih mengelilingi area perkebunan PT ALAM tersebut?
Sugiat
berharap agar hukum itu bukan untuk memukul lawan, atau melindungi kawan, tapi
hukum hadir untuk memastikan tegaknya keadilan. “Masyarakat Sumut pasti
tidak akan diam jika hukum dijadikan sebagai alat untuk mengkriminalisasi dan
kami berharap Poldasu menghentikan kriminalisasi pada keluarga H. Anif
Shah,” tandasnya.
Tim Kampanye pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin Kota Medan menanggapi video yang dibuat
seseorang mirip suara perempuan saat penggeledahan rumah Musa Idi Shah alias
Dodi Shah Direktur PT. Anugerah Langkat Makmur, Rabu 30 Januari 2019. Dalam
video itu seseorang yang suaranya mirip perempuan membawa – bawa nama Calon
Presiden dan Wakil Presiden 01.
Dalam video berdurasi 0.17 detik yang beredar di
media sosial, penggeledahan dirumah Dodi Shah Komplek Perumahan Cemara
Asri dikaitkan dengan dukungan si pemilik suara yang merasa diwajibkan memilih
01.” Saya viralkan ini pasti. Karena kami tidak mendukung 01.” sebut
pemilik suara dalam video.
Rupanya video itu berbuntut panjang. Sekretaris
Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden 01 Kota Medan, Sastra menilai
video itu upaya pengalihan isu dari persoalan hukum ke politik. Meski tidak
menyebut nama calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo – KH Ma’ruf
Amin, namun video itu menggiring opini seolah – olah penggeledahan itu ada
kaitan dengan dukung – mendukung calon presiden.
” Saya tegaskan tidak ada kaitan calon
presiden Joko Widodo dengan penggeledahan dirumah saudara Dodi. Urusan Pak
Jokowi mengurus negara, urusan partai pengusung dan relawan memenangkan beliau.
Urusan saudara Dodi urusan hukum. Jangan mengalihkan isu. Hukum harus
ditegakkan.” kata Sastra kepada wartawan.(ENC-2)
Komentar