EKSISNEWS.COM, Medan – DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan pelaksanaan Reses-VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 dari daerah pemilihan (Dapil) I hingga V, Senin (31/8/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen didampingi Hadi Suhendra dan dihadiri para pimpinan serta anggota DPRD Kota Medan. Turut hadir Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Medan.
Laporan hasil reses disampaikan masing-masing juru bicara dari lima daerah pemilihan, yakni Lily dari Fraksi PDI Perjuangan untuk Dapil I, Saiful Bahri dari Fraksi NasDem untuk Dapil II, Datuk Iskandar Muda dari Fraksi PKS untuk Dapil III, Agus Setiawan dari Fraksi PDI Perjuangan untuk Dapil IV, serta Rommy Van Boy dari Fraksi Golkar untuk Dapil V.
Dapil I
Anggota DPRD Kota Medan dari Dapil I terdiri atas H Rajudin Sagala SPd I, Robi Barus SE MAP, Dr Dra Lily MBA MH, Dame Duma Sari Hutagalung, Reza Pahlevi Lubis SKom, Antonius D Tumanggor SSos dan Renville P Napitupulu ST.
Anggota DPRD Kota Medan, Dr Dra Lily MBA MH mewakili anggota DPRD Kota Medan dari Dapil I Kota Medan, menyampaikan pada bidang infrastruktur, warga banyak mengeluhkan drainase yang tersumbat dan sungai yang mengalami pendangkalan sehingga menyebabkan banjir setiap kali hujan deras. Warga juga meminta normalisasi sungai, perbaikan drainase, pengaspalan jalan rusak serta pembetonan tebing sungai yang rawan longsor.
Selain itu, warga meminta perbaikan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dan penggantian tiang listrik yang lapuk atau miring. Minimnya penerangan dinilai membuat sejumlah kawasan rawan tindak kriminal, termasuk pencurian dan begal.
Persoalan kesehatan juga menjadi perhatian. Warga mengeluhkan pelayanan BPJS Kesehatan, penggunaan aplikasi Mobile JKN bagi warga lanjut usia yang tidak memiliki telepon pintar, hingga masih adanya keluhan pasien UHC Premium yang kesulitan mendapatkan pelayanan karena alasan keterbatasan kamar.
Dilanjutkan Politisi PDI Perjuangan ini, dibidang pendidikan, masyarakat meminta beasiswa dan pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu, peningkatan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), serta penghapusan pungutan liar di sekolah. Sejumlah warga juga mengusulkan bantuan pendidikan hingga perguruan tinggi.
Sementara di bidang sosial, banyak warga mempertanyakan mekanisme penerimaan bansos, Program Keluarga Harapan (PKH), PIP serta penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Keluhan juga datang dari lansia, penyandang disabilitas, janda dan warga kurang mampu yang mengaku belum mendapatkan bantuan pemerintah.
Masalah keamanan lingkungan turut menjadi sorotan. Warga meminta pemberantasan narkoba, penertiban geng motor, patroli malam untuk mencegah pencurian serta penanganan aktivitas yang mengganggu ketenteraman masyarakat.
Aspirasi lainnya menyangkut pengangkutan sampah, penertiban hewan ternak yang berkeliaran, fasilitas pos ronda serta persoalan administrasi kependudukan bagi warga lanjut usia yang tidak memiliki gawai.
Dapil II
Reses Dapil II diikuti Hadi Suhendra, Margaret MS, Zulham Efendi SPd MI, Tia Ayu Anggraini SKom MH, Saiful Bahri SE, Dr H Muslim MSP, HT Bahrumsyah SH MH, Janses Simbolon dan Hj Roma Uli Silalahi SST MKM.
Laporan Pelaksanaan Reses Dapil II disampaikan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Nasdem, Syaiful Bahri bahwa untuk Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK), warga mengusulkan perbaikan, pengecoran dan pembetonan sejumlah jalan lingkungan yang rusak. Selain itu, masyarakat meminta pembangunan, perbaikan dan normalisasi drainase karena sejumlah kawasan masih rawan banjir.
Di Kecamatan Medan Marelan, antara lain warga mengusulkan perbaikan jalan dan drainase di Kelurahan Rengas Pulau, Terjun, Paya Pasir, Tanah Enam Ratus dan Labuhan Deli.
Sedangkan di Medan Labuhan, aspirasi mencakup perbaikan jalan dan drainase di Sei Mati, Martubung, Kelurahan Besar, Pekan Labuhan dan Tangkahan. Warga juga mengusulkan pembetonan sejumlah ruas jalan, termasuk Jalan Pancing III yang memiliki panjang sekitar 1 kilometer.
Selain jalan dan drainase, warga meminta pembenahan penerangan jalan. Kepada Dinas Perhubungan, masyarakat mengusulkan pemasangan tiang dan lampu penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah ruas di Martubung, Medan Labuhan, Marelan dan Belawan.
Sejumlah usulan bahkan menyebut kebutuhan lampu penerangan dalam jumlah tertentu, antara lain di Jalan Tuar Raya, Jalan Rawe, kawasan Martubung, Kelurahan Besar dan Jalan Chaidir di kawasan Nelayan Indah.
Pada sektor perumahan, warga mengusulkan pemasangan jaringan air bersih melalui pipanisasi di sejumlah kawasan Marelan. Selain itu, tercatat sejumlah warga yang membutuhkan penanganan rumah tidak layak huni di Kelurahan Belawan Sicanang dan Belawan II.
Persoalan bantuan sosial juga menjadi salah satu aspirasi paling menonjol. Dikatakan Syaiful Bahri, warga meminta pendataan ulang penerima bantuan dan pembaruan data desil agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Sejumlah warga di Pekan Labuhan, Sei Mati, Marelan, Tangkahan dan Belawan menyampaikan keluhan karena belum pernah menerima bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan untuk lanjut usia.
Karena itu, masyarakat meminta Dinas Sosial melakukan verifikasi dan pembaruan data secara berkala, terutama bagi kelompok lansia, penyandang disabilitas, balita dan warga miskin.
Di bidang kesehatan, masyarakat meminta peningkatan pelayanan serta penambahan sarana dan prasarana medis di puskesmas dan posyandu di Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan.
Warga juga menyoroti pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) Kota Medan yang menggunakan KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Mereka berharap kendala yang masih terjadi di rumah sakit pemerintah dapat segera dibenahi.
Sementara di bidang pendidikan, aspirasi yang dihimpun antara lain pendataan ulang penerima bantuan pendidikan serta penambahan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa SD dan SMP.
Masyarakat juga meminta sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) diperluas dan pelayanan perubahan data pekerjaan pada dokumen kependudukan dipermudah. Di bidang lingkungan hidup, warga meminta pengadaan bak sampah, peningkatan pelayanan pengangkutan sampah serta penanaman pohon tahunan di sejumlah kawasan.
Dapil III
Dapil III terdiri atas Wong Chun Sen MPd, H Zulkarnaen SKM, Paul MA Simanjuntak SH, Datuk Iskandar Muda AMd, H Doli Indra Rangkuti SE, Andreas Pandapotan Purba SAk, Modesta Marpaung, dr Faisal Arbie M Biomed, Reinhart Jeremy Aninditha SH, Ahmad Afandi Harahap, Edwin Sugesti Nasution SE MM dan Lailatul Badri A Md.
Juru bicara Dapil III, Datuk Iskandar Muda, menyampaikan pihaknya menghimpun berbagai permasalahan dan aspirasi ditujukan kepada Wali Kota Medan melalui OPD terkait, seperti Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dah Bina Konstruksi (SDA-BMBK) dimana warga memohon perbaikan atau pengorekan drainase yang tumpat di Jalan Mandala, Kelurahan Bandar, selamat Kecamatan Medan Tembung.
Selain itu, warga juga memohon perbaikan jalan yang sudah rusak di Jalan Aluminium Raya, Gang Cipto, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli. Warga berharap adanya pelebaran jembatan di jalan suasa tengah pasar 4 kelurahan mabar hilir, kecamatan medan deli.
Untuk, Dinas Perhubungan, katanya, warga memohon perbaikan atau penambahan lampu penerangan jalan umum di Jalan Amal Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Deli.
Tidak hanya itu warga memohon penertiban truk kontainer yang menyebabkan kerusakan jalan di kecamatan medan deli.
Sementara, di Badan Pendapatan Daerah, dijelaskan, perubahan nominal jumlah yang terlalu tinggi untuk memohon agar memperingan SPT PBB seluruh warga Kecamatan Medan Deli, Medan Perjuangan, Medan Timur dan Medan Tembung.
Berkenaan dengan itulah, saran Datuk, melalui OPD terkait, agar segera melakukan percepatan pelayanan publik sesuai bidang yang menjadi urusannya, dengan tataran kebermanfaatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejehteraan masyarakat.
Dapil IV
Reses Dapil IV diikuti Agus Setiawan, David Roni Sinaga SE, dr H Ade Taufiq Sp OG, Hj Sri Rezeki A Md, Fauzi, El Barino Shah SH MH, Afif Abdillah SE, Drs Godfried Effendi Lubis MM, Dodi Robert Simangunsong SH, dan Edi Saputra ST.
Juru bicara Dapil IV, Agus Setiawan, menyampaikan bahwa untuk Badan Pendapatan Daerah, dimohon untuk PBB agar tidak mengalami kenaikan. Selain ada juga yang meminta dilakukan penurunan tarif, sedangkan ditempat lain memohon pengurangan PBB untuk lansia dan warga tidak mampu.
Pada, Dinas Lingkungan Hidup.dikeluhkan banyak sekali warga mengeluh lambatnya penjemputan sampah dilingkungan perumahan dan warga memohon agar ditambahkan angkutan penjemput sampah.
Hal senada dialami warga Jl. Stadion Teladan Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota, Banyaknya masyarakat mengeluhkan adanya TPS di sekitar stadion. Sehingg dimohon kepada instansi terkait agar meningkatkan pengelolaan dan pengangkutan sampah di wilayah kami guna menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah pencemaran.
Dapil V
Dapil V terdiri atas Salomo Tabah Ronal Pardede SE MM, H Kasman Bin Marasakti Lubis LC MA, Johannes Hutagalung A Md Par S.Sos, Jusup Ginting Suka SH, Syaiful Ramadhan, Rommy Van Boy SH, dr Dimas Sofani Lubis, Dr Muhammad Afri Rizki Lubis SM MIP, Henry Jhon Hutagalung SE SH MH, H Iswanda Ramli SE, Eko Afrianta Sitepu, dan Binsar Simarmata SS MM.
Juru bicara Dapil V, Rommy Van Boy, menyampaikan Dari dapil V, dibacakan oleh anggota DPRD Medan, Rommy Van Boy SH menyinggung Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, dimana disampaikan warga mengharapkan adanya pelatihan menjahit kepada ibu-ibu atau pelatihan Tata Rias (salon) kepada anak-anak remaja, sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan masyarakat.
Sementara, warga pada kesempatan itu memohon penambahan daya dengan memasang trafo di sekitar Jl. Bunga Rampe Raya gg. Bulang. Selain itu, ada warga meminta adanya perbaikan Air PAM yang keruh / kotor bahkan ada PAM yang sering mati dan airnya bau.
Adapun, warga di daerah Kelurahan Mangga, Kelurahan Simpang Selayang mengeluhkan sering terjadi begal dan jambret serta pembongkaran rumah-rumah warga. Hingga pada peredaran narkoba dikalangan masyarakat semakin terbuka, mohon aparat serius untuk memberantas peredaran narkoba di tengah-tengah masyarakat.
Dalam mengatasi hal tersebut warga sangat mengharapkan dihidupkan kembali Pos Siskamling.
Hasil Reses Diminta Segera Ditindak Lanjuti
Anggota DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung saat interupsi dalam rapat paripurna bahwa hasil reses merupakan rangkuman aspirasi masyarakat yang harus mendapat tindak lanjut nyata dari pemerintah. Karena itu, pelaksanaan setiap aspirasi perlu dipantau sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung apa saja yang telah dikerjakan.
Ia berharap mekanisme tersebut dapat membuat tindak lanjut hasil reses lebih terukur dan transparan, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti sebatas laporan.
Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya kesesuaian antara perencanaan, pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui reses. Di antaranya pemasangan lampu penerangan jalan, pemotongan dan perawatan pohon serta pengorekan parit.
Menurut Henry, langkah tersebut penting mengingat kondisi cuaca ekstrem yang terjadi di Medan. Sejumlah pohon tumbang dan rumah warga mengalami kerusakan akibat cuaca buruk.
Karena itu, ia meminta Pemko Medan membuat program perawatan dan pemangkasan pohon secara rutin setiap hari hingga akhir tahun guna meminimalisasi risiko pohon tumbang dan membahayakan masyarakat.
Selain persoalan infrastruktur, ia menyoroti tingginya persoalan anak putus sekolah dan narkoba, khususnya di Kecamatan Medan Timur. Informasi tersebut diperoleh dari kegiatan pendidikan dan pertemuan dengan warga.
Rico Waas : Jangan Berhenti Jadi Catatan
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menindaklanjuti secara konkret aspirasi masyarakat yang dihimpun DPRD Kota Medan melalui Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 dari daerah pemilihan (Dapil) I hingga V. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (31/8/2026).
Rico menegaskan, reses bukan sekadar agenda konstitusional, tetapi sarana menyerap persoalan warga, mulai dari infrastruktur, drainase, kesehatan, pendidikan, lingkungan, ekonomi, lapangan kerja hingga persoalan sosial. Menurutnya, aspirasi harus diterjemahkan menjadi perencanaan, penganggaran, dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.
Ia juga meminta pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD disusun transparan, terukur, berbasis kebutuhan, selaras dengan prioritas pembangunan, kewenangan daerah, serta kemampuan keuangan daerah.
Rico meminta OPD melakukan verifikasi, telaahan, dan menentukan tindak lanjut atas setiap aspirasi, termasuk memastikan kejelasan masalah, lokasi, kelompok sasaran, kewenangan, solusi, kebutuhan anggaran, dan rencana pelaksanaannya.
Aspirasi yang dapat direalisasikan diminta segera dilaksanakan, sedangkan usulan yang membutuhkan perencanaan tahun berikutnya harus dikawal. Adapun usulan yang terkendala kewenangan atau keterbatasan anggaran harus dijelaskan secara terbuka dan disertai alternatif penyelesaian.
Menurut Rico, keberhasilan sinergi Pemko Medan dan DPRD tidak diukur dari banyaknya pembahasan, melainkan dari hasil yang dirasakan masyarakat. Perbaikan jalan, pengurangan banjir, peningkatan pelayanan publik, kualitas pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, serta lingkungan yang lebih nyaman menjadi ukuran keberhasilan pembangunan. Ia berharap sinergi tersebut mendukung terwujudnya Kota Medan yang inklusif, maju, berkelanjutan, dan berbasis satu data.(Ucok Iswandi).
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.