EKSISNEWS.COM, Medan – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan mempertanyakan strategi dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan terkait pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026 terutama pada persoalan pengangguran.
“Karena, menurut data yang disampaikan terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 yaitu 8,89 persen, dimana pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka mencapai 10,74 persen,” kata Rudiawan Sitorus pada pemandangan umum fraksi atas Ranperda tentang perubahan peraturan daerah nomor 7 tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021 -2026, kemarin, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan.
Untuk itu, dikatakannya, Fraksi PKS mempertanyakan apa strategi Pemko Medan yang dirancang dalam menurunkan tingkat penganguran terbuka pada perubahan RPJMD Kota Medan tahun 2021 – 2026.
Selain itu, tambah Rudiawan, Fraksi PKS mempertanyakan bagaimana strategi Pemko Medan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terutama dari Perusahaan Umum Daerah (PUD) pada perubahan RPJMD Kota Medan tahun 2021 – 2026.
“Mengingat dalam laporan pertanggungjawaban ada PUD yang sering mengalami kerugian. Tentu hal ini menjadi beban bagi peningkatan PAD, Mohon jelaskan,” katanya.
Fraksi PKS juga berharap Ranperda ini dapat menjadi kepastian hukum bagi pembangunan yang ada di Kota Medan, yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi misi Walikota Medan.(ENC-2)
Komentar