EKSISNEWS.COM, Batubara – Presiden Repoblik Indonesia Ir. Joko Widodo telah menunjuk Kabupaten Batubara sebagai tempat strategis industri nasional di mana para pemodal luar negri memusatkan usahanya di salah satu Kabupaten Kota di Sumatra Utara ini.
Dengan akan dibangun pelabuhan terbesar di Indonesia ini. Kabupaten Batubara juga akan dibangun ratusan industri yang akan menampung 50 ribu tenaga kerja dan kabupaten ini pun akan menjadi kota terbesar yang ada di Sumatra Utara.
Dengan adanya pembangunan yang akan di laksanakan pemerintah pusat pastinya akan banyak penduduk di wilayah ini yang akan diganti untung lahan tanah maupun rumah yang sudah menjadi target pembangunan di Batubara.
Di perediksi akan juga timbul permasalahan lahan tanah kepemilikan yang terjadi, baik lahan sertifikat maupun garapan masyarakat. Kemunculan para mafia tanah di daerah itu akan membuat kegaduhan dan permasalahan masyarakat.
Komisi 2 DPR RI yang di wakili Dr. Junimart Girsang SH.MBA.MH pada dapil pemilihan di Kabupaten Batubara berkunjung Ke Makopolres Resort Batubara, dalam silaturahminya mengajak Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis SH MH untuk bekerja sama memberantas paraafia tanah yang ada di Kabupaten Batubara.
Saat dikonfirmasi wak media Dr. Girsang mengatakan dirinya dan Kapolres Ikhwan bersahabat sejak lama. “Saya Simpati kepada sosok Kapolres yang mendapat julukan Sang Pejuang Dhuafa, kami di Komisi 2 DPR RI siap membantu beliau dalam kiprahnya membantu parah fakir miskin dan anak anak yatim.
Namun dalam kunjungan silaturahmi ini sedikit saya sampaikan, kami komisi 2 DPR RI akan bekerja sama menangani permasalahan yang ada di masyarakat tentang para mafia tanah yang nantinya akan membuat para masyarakat mejadi permasalahan yang tidak baik. Pastinya daerah ini tidak menjadi aman dan kondusif dan kemungkinan para investor yang akan membuka usaha di tempat kita menjadi enggan,” ungkap Girsang.
Kapolres Batu bar AKBP Ikhwan SH.M mengatakan dalam pertemuanya menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, disamping dua sahabat yang sudah lama tak bertemu, juga membahas tentang permasalahan yang terjadi nantinya di Batu bara tetang sengketa pertanahan dan lahan masyarakat, khususnya yang akan menjadi tempat Industri Strategis Nasional ini.
“Sesuai kesepakatan kami, akan membersikan permasalahan masyarakat dari para mafia tanah . Kami akan bertindak tegas dan akan menangkap para mafia tanah yang kemungkinan sejak dini sudah mengacau kan dan menghambat pembangunan saat ini. Hal ini akan kami selidiki di lokasi lahan yang akan menjadi prioritas pembangunan . Jelas kami akan tangkap orang orang yang terbukti merekayasa kepemilikan hak masyarakat,” tandasnya. (ENC- Bm)
Comments are closed.